Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. 2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menJamm hak konstitusional Subjek Data Pribadi. 3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. 4. Pengendali Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. 5. Prosesor Data Pribadi adalah Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi. 6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi. 7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 8. Badan ... 8. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. 9. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. 10. Mediasi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi terkait Data Pribadi melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa dengan dibantu Mediator. 11. Mediator adalah seorang atau beberapa orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Lembaga dan/atau terdaftar pada badan Arbitrase atau Lembaga Mediasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia untuk membantu Para Pihak yang Bersengketa mencari kemungkinan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi. 12. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu Sengketa Pelindungan Data Pribadi perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang Bersengketa. 13. Para Pihak yang Bersengketa adalah Pengendali Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi, atau Subjek Data Pribadi yang Bersengketa. 14. Kesepakatan . . . 14. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat klausul perdamaian dan ketentuan penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi serta ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator. 15. Lembaga adalah lembaga yang menyelenggarakan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi. 16. Lembaga Mediasi adalah lembaga alternatif penyelesaian Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang berkedudukan hukum dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17. Sengketa Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai Sengketa adalah perbedaan kepentingan atau perselisihan yang terjadi antara Para Pihak yang Bersengketa mengenai pelaksanaan atau pemenuhan hak dan/ atau kewajiban Pelindungan Data Pribadi salah satu pihak berdasarkan hubungan hukum di antara mereka. 18. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi adalah kegagalan melindungi Data Pribadi seseorang dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan Data Pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap Data Pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses. 19. Hari adalah hari kerja. 20. Pengendali Data Pribadi Bersama adalah Pengendali Data Pribadi yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih Pengendali Data Pribadi yang secara bersama-sama menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi. 21. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. 22. Penyandang .. . 22. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalarri jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 23. Masa Retensi adalah periode waktu pemrosesan Data Pribadi yang diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi dan/ atau karena kewajiban hukum lainnya. 24. Kerja Sama Internasional dalam Bidang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut Kerja Sama Intemasional adalah kegiatan secara bersama-sama yang dilakukan secara bilateral, regional, atau multilateral dalam rangka memberikan Pelindungan Data Pribadi. 25. Pejabat atau Petugas yang Melaksanakan Fungsi Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut PPDP adalah pejabat atau petugas yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kepatuhan atas prinsip Pelindungan Data Pribadi dan mitigasi risiko pelanggaran Pelindungan Data Pribadi. 26. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 27. Kementerian atau lembaga adalah instansi penyelenggara negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 33 Tahun 2026
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Naskah lengkap batang tubuh (225 Pasal) beserta Penjelasan resmi pasal demi pasal, disusun sebagai alat bantu penelusuran internal Oleander Consulting.
Ketentuan Umum
Peraturan Pemerintah ini mengatur Setiap Orang, Badan Publik, dan Organisasi Internasional yang melakukan perbuatan hukum dalam pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi yang berada: a. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan b. di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki akibat hukum: 1. di wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dan/atau 2. bagi Subjek Data Pribadi warga negara Indonesia di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
Termasuk Badan Publik yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi pelindungan
hukum bagi Subjek Data Pribadi yang berada ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia dan Data Pribadinya
diproses ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia
yang mengalami kerugian akibat pemrosesan Data
Pribadinya tersebut.
(1)Orang perseorangan yang melakukan pemrosesan Data Pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga tidak termasuk pemrosesan Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Pemrosesan Data Pribadi dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan untuk kepentingan dan pemenuhan kebutuhan pribadi atau rumah tangga; b. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang bukan merupakan kegiatan profesional dan/ atau komersial; dan/ a tau c. kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak diperuntukkan bagi publik. "Informasi 274896 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen
Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat (2) ...
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kegiatan pemrosesan Data Pribadi
yang tidak diperuntukkan bagi publik" merupakan kegiatan
pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan tidak
menyebabkan Data Pribadi dapat diakses oleh pihak lain
di luar kendali Subjek Data Pribadi perorangan.
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. Data Pribadi; b. pemrosesan Data Pribadi; c. hak dan kewajiban; d. transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia; e. Kerja Sama Internasional; f. partisipasi masyarakat; g. pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi; h. sanksi administratif; dan 1. penyelesaian Sengketa.
Cukup jelas.
PasalS
Cukup jelas.
Data Pribadi
Data Pribadi terdiri atas: a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan b. Data Pribadi yang bersifat umum.
(I) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi: a. data dan Informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data Anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Data . .. "Informasi 27dan/atau Elektronik 4897Dokumen A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
(2)Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditentukan oleh Kementerian atau lembaga.
(3)Dalam menentukan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian atau lembaga berkoordinasi dengan Lembaga.
(4)Penentuan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pertimbangan Data Pribadi yang pemrosesannya berpotensi menimbulkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi.
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "data dan lnformasi kesehatan"
adalah catatan atau keterangan individu yang berkaitan
dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan/ atau
pelayanan kesehatan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "data biometrik" adalah data yang
berkaitan dengan fisik, fisiologis, atau karakteristik perilaku
individu yang memungkinkan identifikasi unik terhadap
individu, seperti gambar wajah atau data daktiloskopi.
Data biometrik juga menjelaskan pada sifat keunikan
dan/ a tau karakteristik seseorang yang harus dijaga dan
dirawat, termasuk namun tidak terbatas pada rekam sidik
jari, retina mata, dan sampel DNA.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "data genetika" adalah semua data
jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu
yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan
prenatal awal.
Huruf d .. .
Huruf d
Yang dimaksud dengan "catatan kejahatan" merupakan
catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan
perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau
sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang
dilakukan, antara lain catatan kepolisian dan pencantuman
dalam daftar pencegahan atau penangkalan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "data Anak'' merupakan Data Pribadi
Anak.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "data keuangan pribadi" adalah
termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah
simpanan pada bank termasuk tabungan, deposito, dan data
kartu kredit.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan menimbulkan dampak lebih besar antara
lain:
a . tindakan diskriminatif kepada Subjek Data Pribadi;
b . kerugian materiil dan/ a tau imateriil Subjek Data Pribadi; a tau
c. dampak yang bertentangan dengan hak Subjek Data Pribadi.
(1)Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/ atau f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
(2)Pengombinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui: a. referensi langsung; b. referensi pemetaan; c. triangularisasi; dan/ a tau d. kombinasi lainnya.
(3)Pengombinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f termasuk penggunaan data yang tersedia pada domain publik.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengombinasian Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga. "Informasi 274352 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "referensi langsung" merupakan
pengombinasian dengan cara menghubungkan data unik
yang sama pada dua sistem yang berbeda, sehingga dapat
mengidentifikasikan seseorang. Misalnya, pada dua sistem
yang berbeda menggunakan data unik berupa Nomor lnduk
Siswa Nasional (NISN) yang jika dihubungkan dapat
mengidentifikasi seseorang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "referensi pemetaan" merupakan
pengombinasian dengan cara menghubungkan data unik
yang berbeda pada dua sistem yang berbeda dengan suatu
pemetaan antara data unik tersebut, sehingga dapat
mengidentifikasi seseorang. Misalnya, suatu sistem yang
menggunakan data unik berupa nomor induk
kependudukan dihubungkan dengan sistem lain yang
menggunakan data unik berupa nomor induk pegawai,
sehingga dapat mengidentifikasi seseorang.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "triangularisasi" merupakan
pengombinasian dengan cara menghubungkan data unik
dengan beberapa data lain secara longitudinal, yakni ketika
dihubungkan dapat ditemukan irisan antara data-data
ter~ebut sehingga dapat mengidentifikasi seseorang.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kombinasi lainnya" adalah
penggunaan berbagai teknik atau metode untuk
mengkombinasikan data dan/ a tau Informasi sesuai dengan
perkembangan teknologi atau ilmu pengetahuan yang
digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pemrosesan Data Pribadi
Pemrosesan Data Pribadi meliputi: a. pemerolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisisan; c. penyimpanan; d. perbaikan dan pembaruan; e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau f. penghapusan atau pemusnahan.
Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi: a. pengumpulan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, clan dapat dipertanggungjawabkan; e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/ atau penghilangan Data Pribadi; f. pemrosesan . . . REPUBLIK INDONESIA. f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan Data Pribadi, serta Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; g. Data Pribadi dimusnahkan dan/ atau dihapus setelah Masa Retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas.
Pihak dalam pemrosesan Data Pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas: a. Subjek Data Pribadi; b. Pengendali Data Pribadi; dan/ a tau c. Prosesor Data Pribadi.
(1)Pemrosesan Data Pribadi dapat dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
(2)Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama, harus memenuhi syarat minimal: a. terdapat perjanjian antara para Pengendali Data Pribadi yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar-Pengendali Data Pribadi; b. terdapat tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan Data Pribadi yang ditentukan bersama; dan c. terdapat narahubung yang ditunjuk bersama- sama.
(3)Perjanjian ...
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat: a. dasar pemrosesan Data Pribadi masing-masing Pengendali Data Pribadi; b. keterkaitan antartujuan pemrosesan Data Pribadi yang dikendalikan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi; c. keterangan mengenai kesepakatan cara pemrosesan Data Pribadi; d. jenis Data Pribadi yang diproses; e. pembagian peran dan tanggung jawab pemenuhan kewajiban hukum masing-masing Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan f. narahubung yang ditunjuk bersama.
(4)Pengendali Data Pribadi Bersama secara bersama- sama bertanggung jawab memastikan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengendali Data Pribadi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertanggung jawab hukum secara tanggung renteng atas pemrosesan Data Pribadi sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pengendali Data Pribadi dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi.
(2)Prosesor Data Pribadi harus melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerin tah ini.
(3)Pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.
Penunjukan Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat: a. cakupan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi; b. cara pemrosesan Data Pribadi; c. jenis dan tujuan pemrosesan Data Pribadi; d. jenis Data Pribadi yang diproses; e. kategori Subjek Data Pribadi; f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; g. hak dan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; h. mekanisme pengawasan, pendokumentasian, audit, dan inspeksi; 1. penyelesaian Sengketa; J. pelibatan Prosesor Data Pribadi lain berdasarkan kesepakatan; dan k. penunjukan narahubung yang ditunjuk bersama.
(1)Prosesor Data Pribadi dapat melibatkan Prosesor Data Pribadi lain dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Prosesor Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengendali Data Pribadi sebelum melibatkan Prosesor Data Pribadi lain.
(3)Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memastikan Prosesor Data Pribadi lain yang dilibatkan melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(4)Penunjukan Prosesor Data Pribadi lain oleh Prosesor Data Pribadi diatur dalam perjanjian tertulis dengan memperhatikan tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara sesuai yang disepakati dalam perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi .
(5)Pemrosesan ... "Informasi 274356 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen
(5)Pemrosesan Data Pribadi oleh Prosesor Data Pribadi lain merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi Bersama dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi.
(2)Ketentuan mengenai penunjukan Prosesor Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penunjukan Prosesor Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
(1)Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual di tempat um um dan/ a tau pada fasilitas pelayanan pu blik dilakukan dengan keten tuan: a. untuk tujuan keamanan, pencegahan bencana, dan/ atau penyelenggaraan lalu lintas atau pengumpulan, analisis, dan pengaturan Informasi lalu lintas; b. harus menampilkan Informasi pada area yang telah dipasang alat pemroses atau pengolah data visual; dan C. tidak digunakan untuk mengiden tifikasi seseorang.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan untuk pencegahan tindak pidana dan proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual merupakan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
(4)Pemasangan ...
(4)Pemasangan alat pemroses atau pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan aspek privasi.
(5)Pemrosesan Data Pribadi melalui alat pemroses atau pengolah data visual dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "alat pemroses atau pengolah data visual"
tidak hanya alat yang sifatnya statis, tetapi juga yang bergerak,
termasuk alat yang dikendalikan secara otomatis.
Yang dimaksud dengan "tempat umum" adalah tempat yang
dapat diakses oleh siapa saja tanpa ada pembatasan, seperti
ruang publik terpadu ramah Anak dan pasar.
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufb
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "tidak digunakan untuk
mengidentifikasi seseorang" misalnya tidak, dimaksudkan
untuk memata-matai kegiatan atau aktivitas orang tertentu.
Ayat (2) ...
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan aspek privasi"
adalah bahwa selain mempertimbangkan tujuan pemrosesan
Data Pribadi juga mempertimbangkan aspek yang terkait dengan
privasi, misalnya lokasi, ternpat, dan/ a tau sudut pengaturan alat
pemroses atau pengolah data visual.
Ayat (5)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pri badi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 17 ayat (2) memastikan perekaman dilakukan secara konsisten dan memastikan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi hanya dapat menempatkan dan menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memantau area yang dituju sesuai dengan tujuan pemantauan.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam memantau area yang dituju sebagaimana dimaksud pada
ayat ini, Pengendali Data Pribadi mencegah atau meminimalkan
rekaman orang atau properti selain dari tujuan pemantauan.
(1)Dalam hal Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi menempatkan alat pemroses atau pengolah data visual di area publik atau tempat umum dan melakukan perekaman, Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi harus menampilkan Informasi bahwa pada area tersebut terpasang alat pemroses atau pengolah data visual.
(2)lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan secara jelas, lugas, dan ringkas bahwa terdapat alat pemroses atau pengolah data visual yang beroperasi.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Informasi bahwa alat pemroses atau pengolah data visual sedang beroperasi; dan b. narahubung dari alat pemroses atau pengolah data visual.
(4)lnformasi ... "Informasi 274358 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen
(4)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. diletakkan pada pintu masuk area terpasang alat pemroses atau pengolah data visual yang tertutup; atau b. diletakkan pada lokasi yang mudah diakses dan dibaca sebelum memasuki area yang terpantau oleh alat pemroses atau pengolah data visual pada area yang terbuka.
Hak Dan Kewajiban
Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "secara elektronik" misalnya melalui platform
web atau aplikasi, telepon, dan surat elektronik.
Yang dimaksud dengan "secara nonelektronik" misalnya melalui surat
dan tatap muka.
(1)Pengendali Data Pribadi harus menyediakan kanal permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi, baik secara elektronik dan/ atau nonelektronik yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi.
(2)Dalam hal Pengendali Data Pribadi memproses Data Pribadi secara elektronik, permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi disampaikan secara elektronik.
(3)Pengendali Data Pribadi menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi yang dimohonkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui: a. media komunikasi yang sama dengan media komunikasi yang digunakan Subjek Data Pribadi pada saat pengajuan permohonan; atau b. media komunikasi lain yang dapat diakses Subjek Data Pribadi dengan mudah .
Waktu penerimaan atas permohonan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditentukan sebagai berikut: a. permohonan yang disampaikan secara elektronik, waktu penerimaan dihitung sejak permohonan masuk ke dalam sistem elektronik di bawah kendali Pengendali Data Pribadi; atau b. permohonan yang disampaikan secara nonelektronik, waktu penerimaan dihitung sesuai tanggal pada tanda terima permohonan.
Permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat diajukan oleh: a. Subjek Data Pribadi; b. orang tua Anak dan/atau wali Anak; c. wali Penyandang Disabilitas; atau d. pihak kuasa dari Subjek Data Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b .. .
PRESIOEN
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "pihak kuasa" termasuk kuasa secara
kolektif bagi lebih dari satu Subjek Data Pribadi.
(1)Permohonan tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus memuat: a. identitas pihak yang mengajukan permohonan; b. penjelasan mengenai hak Subjek Data Pribadi dan kepentingan Subjek Data Pribadi dalam mengajukan permohonan; dan c. uraian permohonan Subjek Data Pribadi atas Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi.
(2)Id<:!ntitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan melampirkan bukti identitas.
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "identitas pihak yang mengajukan
permohonan" adalah identitas Subjek Data Pribadi dan
dalam hal Subjek Data Pribadi diwakili oleh orang tua, wali,
atau kuasa, identitas dari wakil tersebut.
Identitas pihak yang mengajukan permohonan dapat berupa
identitas resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau
identitas lain sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi
yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "uraian perrnohonan Subjek Data
Pribadi atas Data Pribadi yang diproses" adalah penjelasan
Subjek Data Pribadi mengenai misalnya Data Pribadi yang
akan dihapus, diperbarui, atau pemrosesan yang dibatasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pengendali Data Pribadi harus melakukan verifikasi atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dengan mekanisme proporsional.
Verifikasi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi adalah
pemeriksaan kelengkapan persyaratan atas perrnohonan Subjek Data
Pribadi dan kesesuaian Subjek Data Pribadi yang mengajukan
permohonan merupakan pihak yang Data Pribadinya diproses oleh
Pengendali Data Pribadi. Termasuk dalam melakukan verifikasi adalah
pemeriksaan terhadap keabsahan identitas dan/ a tau hak pemohon
untuk mengajukan permohonan sesuai dengan tujuan pemrosesan
Data Pribadi.
Yang ...
Yang dimaksud dengan "mekanisme proporsional" adalah cara yang
digunakan oleh Pengendali Data Pribadi untuk melakukan verifikasi
sesuai dengan tujuan permohonan Subjek Data Pribadi, teknologi,
metode, dan waktu yang dibutuhkan oleh Pengendali Data Pribadi
untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut. Oleh
karena itu, Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi tidak lebih
lama dari waktu yang dibutuhkan, sehingga hak Subjek Data Pribadi
dapat dipenuhi secara optimal.
Pengendali Data Pribadi menentukan kondisi pemenuhan dan/ atau penolakan atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam hal Pengendali Data Pribadi tidak melaksanakan kewajibannya atas permohonan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi, Subjek Data Pribadi dapat melaporkan kepada Lembaga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Lembaga sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (1)
Laporan kepada Lembaga misalnya laporan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi harus menyusun dan menetapkan ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang berlaku di internal Pengendali Data Pribadi.
(2)Penyusunan dan penetapan ketentuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman penyusunan ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Lembaga.
(3)Pedoman penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(4)Pengendali Data Pribadi dapat berkonsultasi dengan Lembaga dalam menyusun ketentuan pemrosesan Data Pribadi yang berlaku di internal.
Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi wajib melaksanakan perintah Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana diatur ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
Perintah Lembaga termasuk perintah kepada Pengendali Data Pribadi
dan/ a tau Prosesor Data Pribadi dalam rangka melaksanakan
kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi,
dan/ atau memenuhi atau memulihkan hak-hak Subjek Data Pribadi
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi.
(2)Kewajiban memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum Pengendali Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi untuk 1 (satu) atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d . pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi; e . pelaksanaan . . . PRESIOEN e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi.
(4)Penentuan dalam penggunaan dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada maksud dan tujuan serta kebutuhan dalam pemrosesan Data Pribadi dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c ...
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan "kepentingan vital Subjek Data
Pribadi" adalah terkait dengan keberlangsungan hidup dari
Subjek Data Pribadi misalnya ketika pemrosesan Data
Pribadi diperlukan untuk tindakan perawatan medis serius.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pengendali Data Pribadi harus memastikan pemrosesan Data Pribadi tidak bersifat diskriminatif kepada Subjek Data Pribadi.
Yang dimaksud dengan "bersifat diskriminatir yaitu segala bentuk
pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan
pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau
pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi
manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur di bidang
penghapusan diskriminasi.
(1)Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa persetujuan yang sah secara eksplisit.
(2)Persetujuan yang sah secara eksplisit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a harus didapatkan dari Subjek Data Pribadi secara bebas, sadar, spesifik, dan tidak ambigu.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "ambigu" misalnya pemberian
persetujuan pemrosesan Data Pribadi digabungkan dengan
pemberian persetujuan terhadap syarat dan ketentuan sehingga
Subjek Data Pribadi dianggap telah memberikan persetujuan atas
pemrosesan Data Pribadi hanya dengan membaca syarat dan
ketentuan.
(1)Dalam pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Informasi . ..
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan sebelum mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Subjek Data Pribadi secara ringkas, tepat, dan sesuai dengan kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi harus menyediakan mekanisme perolehan persetujuan Subjek Data Pribadi.
(2)Mekanisme perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat disediakan dalam bentuk elektronik maupun nonelektronik.
(3)Mekanisme perolehan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhubung dengan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Mekanisme perolehan persetujuan antara lain penyediaan kolom,
laman, atau fitur persetujuan.
Mekanisme perolehan persetujuan secara elektronik, misalnya
penyediaan laman dari website Pengendali Data Pribadi untuk
kemudian diberikan persetujuan oleh Subjek Data Pribadi melalui
penandatanganan secara elektronik, pemberian fitur check box,
atau fitur tanda persetujuan.
Mekanisme perolehan persetujuan secara nonelektronik,
misalnya penyediaan formulir untuk kemudian diberikan
persetujuan oleh Subjek Data Pribadi melalui penandatanganan
dan pemberian nama yang jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "terhubung dengan Informasi" adalah
Informasi yang dibutuhkan oleh Subjek Data Pribadi dapat
diakses dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh terkait
pemrosesan Data Pribadi sebelum Subjek Data Pribadi
memberikan persetujuannya.
(1)Dalam hal Subjek Data Pribadi tidak memberikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi tetap menyediakan dan tidak mengurangi kualitas barang, jasa, atau layanan kepada Subjek Data Pribadi, kecuali penyediaan barang, jasa, atau layanan memerlukan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Dalam hal salah satu tujuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan persetujuan yang sah secara eksplisit untuk kepentingan penawaran barang dan/atau jasa, Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan secara jelas: a. Informasi pihak ketiga yang akan menerima Data Pribadi; b. Informasi bentuk penawaran yang akan di berikan; dan c. mekanisme pencabutan persetujuan dan pelaporan jika kegiatan penawaran terus berlangsung pasca pencabutan persetujuan.
(3)Pengendali .. .
(3)Pengendali Data Pribadi tidak boleh meminta persetujuan Subjek Data Pribadi dengan cara yang menipu dan/atau menyesatkan Subjek Data Pribadi.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "Informasi pihak ketiga" antara lain
identitas, tujuan penerimaan, dan jenis Data Pribadi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 36 . ..
"Informasi 291796
Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
dan/atau Dokumen
(1)Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh Subjek Data Pribadi.
(2)Kewajiban penunjukkan bukti persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas pemrosesan Data Pribadi.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dalam rangka akuntabilitas pemrosesan
Data Pribadi" antara lain untuk kepentingan pemenuhan
kewajiban Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi
atau dalam rangka pengawasan dari Lembaga.
Pengendali Data Pribadi harus memastikan pemenuhan hak Subjek Data Pribadi untuk menarik persetujuan sewaktu-waktu melalui mekanisme yang disediakan oleh Pengendali Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi harus mengambil langkah untuk mengidentifikasi Anak disesuaikan dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Pemrosesan Data Pribadi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari orang tua Anak dan/ atau wali Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengendali Data Pribadi dapat memproses Data Pribadi orang tua Anak dan/atau wali Anak dalam rangka pemrosesan Data Pribadi Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengendali Data Pribadi harus melakukan verifikasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan teknologi yang tersedia.
(5)Anak .. .
(5)Anak atau orang tua Anak dan/ atau wali Anak dapat mengajukan permintaan pemenuhan hak Anak sebagai Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal pengajuan permintaan pemenuhan hak Anak dilakukan oleh Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemenuhan terhadap hak tersebut didasarkan pada penilaian Pengendali Data Pribadi terhadap kapasitas Anak dalam memahami pemenuhan hak tersebut.
(7)Pemenuhan hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus berdasarkan pada persetujuan orang tua Anak dan/atau wali Anak, kecuali hak Anak terkait pemrosesan Data Pribadi.
(8)Pengendali Data Pribadi harus menyediakan prosedur peralihan mekanisme pemrosesan Data Pribadi Anak ketika Anak telah mencapai usia atau kriteria yang tidak lagi dianggap sebagai seorang Anak.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pada dasarnya, Anak memiliki hak-hak Subjek Data Pribadi yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Akan tetapi, pemenuhan
terhadap hak tersebut harus didasarkan pada kemampuan Anak
untuk memahami konsekuensi atau risiko dalam mengajukan
permohonan untuk memenuhi hak tersebut. Oleh karena itu,
Pengendali Data Pribadi perlu memahami kapasitas Anak dalam
memahami konsekuensi atau risiko yang dimaksud. Dengan
demikian, Pengendali Data Pribadi menyesuaikan usia Anak
dengan produk dan layanan yang disediakan Pengendali Data
Pribadi bagi Anak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, sebagai bentuk pelaksanaan penilaian dampak
Pelindungan Data Pribadi.
Ayat (7) ...
Ayat (7)
Dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur bahwa pemrosesan Data
Pribadi Anak wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua Anak
dan/atau wali Anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak Anak
terkait pemrosesan Data Pribadi Anak tetap memerlukan
persetujuan dari orang tua Anak dan/atau wali Anak. Sebagai
contoh, pemenuhan hak Anak terkait perubahan Data Pribadi
berupa melengkapi, memperbarui, dan/ atau memperbaiki
kesalahan dan/ atau ketidakakuratan Data Pribadi.
Ayat (8)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi harus mengambil langkah untuk mengidentifikasi Penyandang Disabilitas disesuaikan dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Langkah untuk mengidentifikasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyediakan prasarana yang mudah dipahami dan digunakan oleh Subjek Data Pribadi Penyandang Disabilitas.
(4)Pemrosesan Data Pribadi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Penyandang Disabilitas dan/ a tau wali Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penyandang ...
(5)Penyandang Disabilitas dan/ a tau wali Penyandang Disabilitas dapat mengajukan permintaan pemenuhan hak sebagai Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pengendali Data Pribadi harus menyediakan mekanisme khusus untuk aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam mengajukan permintaan pemenuhan hak sebagai Subjek Data Pribadi.
Ayat(l)
Dalam mengambil langkah untuk mengidentifikasi Penyandang
Disabilitas, Pengendali Data Pribadi perlu memahami jenis
Penyandang Disabilitas yang mengakses atau mungkin
mengakses produk atau layanan yang diselenggarakannya dan
memahami keterbatasan Penyandang Disabilitas dalam
pengajuan permohonan hak Subjek Data Pribadi. Misalnya,
Penyandang Disabilitas mental memiliki keterbatasan di dalam
memahami risiko atau dampak hukum terkait persetujuan yang
akan diberikannya atau perjanjian yang akan disepakatinya. Oleh
karena itu, dalam hal Pengendali Data Pribadi memerlukan
persetujuan dari Penyandang Disabilitas mental, maka
Pengendali Data Pribadi tidak dapat meminta persetujuan
tersebut langsung kepada Penyandang Disabilitas mental, tetapi
wajib mendapat persetujuan dari wali Penyandang Disabilitas
mental.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "prasarana" antara lain penyediaan
fasilitas berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi
augmentatif.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) ...
Ayat (6)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal: a. Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut; atau b. pemenuhan permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian.
(2)Perjanjian yang membutuhkan pemrosesan Data Pribadi dapat memuat satu atau lebih tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Para pihak dalam perjanjian harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(4)Pengendali Data Pribadi tidak dapat melakukan pemrosesan Data Pribadi selain yang sudah ditentukan dalam perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Perjanjian ...
(5)Perjanjian yang digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi pada ayat ( 1) tidak dapat dianggap menggantikan pos1s1 persetujuan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi se bagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
(1)Pemenuhan kewajiban perjanjian dapat digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi dalam hal: a. terdapat perjanjian yang sah antara Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. terdapat kebutuhan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi untuk melaksanakan perjanjian; c. terpenuhinya langkah Pelindungan Data Pribadi yang akan diberikan kepada Subjek Data Pribadi; d. telah mempertimbangkan dampak risiko dari pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan e. telah mempertimbangkan kemampuan untuk memenuhi hak Subjek Data Pribadi dan melaksanakan kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2)Perjanjian yang sah antara Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam pemrosesan Data Pribadi Anak a tau Penyandang Disabilitas wajib dengan persetujuan dari orang tua Anak dan/ atau wali Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan persetujuan dari wali Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39. Pasal 42 .. . PRESIOEN
(1)Pemrosesan Data Pribadi dalam pemenuhan permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan: a. terdapat permintaan tertulis atau terekam dari Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi; b. Pengendali Data Pribadi dan Subjek Data Pribadi akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang membutuhkan pemrosesan Data Pribadi; dan c. perjanjian yang akan disepakati oleh Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi digunakan se bagai dasar un tuk melaksanakan hak dan kewajiban Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi.
(2)Dalam hal perjanjian telah disepakati, perjanjian dapat digunakan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.
(1)Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 harus memuat paling sedikit: a. rincian tujuan dan penjelasan tujuan pemrosesan Data Pribadi; b. keterangan keterkaitan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi dan tujuan perjanjian yang akan dipenuhi; c. hak Subjek Data Pribadi dan kewajiban Pengendali Data Pribadi; d. jenis dan karakteristik kebutuhan atau layanan yang akan diberikan kepada Subjek Data Pribadi; e. konsekuensi dalam hal pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi; f. dampak ... "Informasi 274369 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen REPUBLIK 1NOC'NESIA f. dampak pemrosesan Data Pribadi terhadap pelindungan hak Subjek Data Pribadi; g. jaminan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; h. jaminan Pengendali Data Pribadi untuk memenuhi hak Subjek Data Pribadi; dan 1. pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.
(2)Dalam hal perjanjian tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi tidak dapat menjadikan pemenuhan kewajiban perjanjian sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi.
Pengendali Data Pribadi tidak dapat memuat atau mencantumkan klausul perjanjian yang mengalihkan tanggung jawab kepada Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan"
antara lain Undang-Undang mengenai perlindungan konsumen dan
Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor
keuangan.
(1)Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemenuhan kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. perintah dan/atau putusan pengadilan; atau b. perintah keputusan pejabat tata usaha negara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi dalam hal: a. terdapat ancaman terhadap hid up, fisik, dan/ a tau properti/ aset Subjek Data Pribadi atau pihak lainnya; dan b. terdapat kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kesulitan mendapatkan persetujuan antara lain meliputi keadaan
di mana Subjek Data Pribadi tidak dalam keadaan sadar
dan/ atau terluka parah sehingga tidak mampu memberikan
persetujuan terhadap pemrosesan Data Pribadi, wali dan/atau
orang tua tidak mendampingi Subjek Data Pribadi untuk dapat
memberikan persetujuan dalam hal Subjek Data Pribadi adalah
Anak.
(1)Pengendali Data Pribadi menginformasikan pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada Subjek Data Pribadi.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: • a. tindakan yang dilakukan pasca berakhirnya tujuan pemrosesan Data Pribadi; b. jenis ancaman yang akan terjadi kepada Subjek Data Pribadi atau pihak lainnya jika pemrosesan Data Pribadi tidak dilakukan; dan c. Informasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribadi sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi diatur dengan Peraturan Lembaga. Paragraf 6 . .. "Informasi 274371 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen
(1)Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pelaksanaan tugas dalam rangka: a. kepentingan umum; b. pelayanan publik; atau c. pelaksanaan kewenangan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Penggunaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memerintahkan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan suatu tindakan.
Ayat(l)
Ruang lingkup pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan
umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya,
penyediaan pelayanan publik yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud Undang-Undang
mengenai Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, dasar
pemrosesan Data Pribadi berdasarkan kepentingan umum,
pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan dilaksanakan
sesuai maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan
yang dimaksud.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(1)Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pengendali Data Pribadi harus memiliki dokumen kebijakan yang memadai.
(2)Dokumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup pelaksanaan tugas; dan b. tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Ketentuan mengenai penyusunan dokumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
(1)Pengendali Data Pribadi menyampaikan Informasi pelaksanaan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Subjek Data Pribadi.
(2)Penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemrosesan Data Pribadi dimulai.
(3)Dalam ...
(3)Dalam hal penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpotensi mengganggu pelindungan kepentingan umum atau pelayanan publik, penyampaian Informasi dilakukan pada saat tujuan pemrosesan Data Pribadi telah terpenuhi.
(4)Dalam hal penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) secara langsung tidak dapat dilakukan, Pengendali Data Pribadi menyampaikan Informasi dengan mengumumkan pemberitahuan melalui media elektronik dan nonelektronik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
Pengendali Data Pribadi dapat menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dalam hal: a. telah melakukan analisis terhadap keperluan, tujuan, dan keseimbangan antara hak Subjek Data Pribadi dan kepentingan Pengendali Data Pribadi dengan hasil analisis menunjukkan bahwa Pengendali Data Pribadi memiliki kepentingan yang sah untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi; dan b. telah melakukan penilaian bahwa pemrosesan Data Pribadi yang menggunakan dasar pemrosesan Data Pribadi berupa pemenuhan kepentingan yang sah lainnya tidak berdampak hukum atau merugikan Subjek Data Pribadi dengan hasil Pengendali Data Pribadi memiliki dan telah melakukan langkah penanggulangan jika terdapat dampak dari pemrosesan Data Pribadi. Pasal 54 . .. "Informasi 274373 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen PRESIOEN
Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya antara lain dalam rangka
pemantauan keamanan, kesehatan, keselamatan, dan pencegahan
kejahatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil analisis dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 didokumentasikan oleh Pengendali Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi yang merupakan Badan Publik dapat menggunakan kepentingan yang sah lainnya sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi.
(2)Penggunaan kepentingan yang sah lainnya sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi selain pelaksanaan tugas dalam rangka kepentingan umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan kewenangan Badan Publik.
(1)Subjek Data Pribadi dapat meminta penjelasan penggunaan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya se bagaimana dimaksud dalam Pasal 53 kepada Pengendali Data Pribadi.
(2)Berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan penjelasan kepada Subjek Data Pribadi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pemenuhan kepentingan yang sah lainnya sebagai dasar pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
Cukup jelas.
SK
- UU ITE No 291815
No 11 Tahun 2008 Pasal 5Aayat 1
Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. "Informasi 274374 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen PRESIOEN
Yang dimaksud dengan "sah secara hukum" adalah pemrosesan
Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(1)Terbatas dan spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan meminimalisasi Data Pribadi yang diproses.
(2)Meminimalisasi Data Pribadi yang diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. hubungan antara Data Pribadi yang diproses dan tujuan pemrosesan Data Pribadi; b. kecukupan Data Pribadi yang diproses untuk mencapai tujuan pemrosesan Data Pribadi; dan c. Data Pribadi yang diproses tidak melebihi dari yang dibutuhkan untuk mencapa1 tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(1)Transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan dengan: a. memastikan Subjek Data Pribadi mengetahui Data Pribadi yang diproses; b. memastikan Subjek Data Pribadi mengetahui cara pemrosesan Data Pribadi; dan c. menyampaikan Informasi dan komunikasi terkait pemrosesan Data Pribadi yang mudah diakses, dipahami, dan menggunakan bahasa yang jelas.
(2)Pemrosesan Data Pribadi secara transparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilaksanakan secara jujur dan iktikad baik.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "secarajujur dan iktikad baik" antara lain
Pengendali Data Pribadi dalam melakukan pemrosesan Data
Pribadi memberikan Informasi yang benar, tanpa tipu daya,
dan/ a tau tidak menyesatkan kepada Subjek Data Pribadi,
termasuk dalam memenuhi hak Subjek Data Pribadi dan
melakukan kewajiban Pengendali Data Pribadi.
Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.
Yang dimaksud dengan "pihak yang meminta Data Pribadi" adalah
Pengendali Data Pribadi atau pihak yang bertindak untuk kepentingan
Pengendali Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai: a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; b. tujuan pemrosesan Data Pribadi; c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan di proses; d. Masa Retensi Data Pribadi; e. rincian mengenai Informasi yang dikumpulkan; f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan g. hak Subjek Data Pribadi.
(2)Kewajiban menyampaikan Informasi berlaku terhadap semua dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sarana pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi yang mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi dan tersedia selama pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
(4)Kewajiban menyampaikan lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebelum pemrosesan Data Pribadi.
(5)Dalam hal terdapat perubahan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada Subjek Data Pribadi sebelum terjadi perubahan Informasi.
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "legalitas dari pemrosesan Data
Pribadi" meliputi identitas Pengendali Data Pribadi yang
terdiri atas nama, deskripsi singkat, kontak, representatif
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dan kontak PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dasar pemrosesan Data Pribadi; dan
dasar hukum.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d ...
Huruf d
Yang dimaksud dengan "Masa Retensi Data Pribadi" meliputi
bagaimana penyimpanan dan pengelolaan Data Pribadi
dilakukan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan "rincian mengenai lnformasi yang
dikumpulkan" meliputi sumber pengumpulan dan tujuan
pengiriman Data Pribadi, lnformasi pihak yang akan
menggunakan Data Pribadi dalam hal Pengendali Data
Pribadi melibatkan Prosesor Data Pribadi, dan langkah
keamanan untuk melindungi Data Pribadi.
Huruf f
Yang dimaksud dengan "jangka waktu pemrosesan Data
Pribadi" meliputi jangka waktu Data Pribadi akan
digunakan, jangka waktu Data Pribadi akan disimpan, dan
jangka waktu Data Pribadi akan dimusnahkan.
Huruf g
Yang dimaksud dengan "hak Subjek Data Pribadi" meliputi
mekanisme persetujuan dan penarikan persetujuan dalam
hal pemrosesan Data Pribadi dilaksanakan berdasarkan
persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data
Pribadi, mekanisme memperoleh akses dan/ atau salinan,
mekanisme menyampaikan keberatan, dan mekanisme
akses, salinan, verifikasi, dan perbaikan Data Pribadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan
kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara umum
melalui media elektronik maupun nonelektronik.
Yang dimaksud dengan "mudah diakses" merupakan Informasi
dapat diakses setiap saat untuk Pengendali Data Pribadi yang
memproses Data Pribadi secara elektronik atau dapat diakses
pada jangka waktu tertentu untuk Pengendali Data Pribadi yang
memproses Data Pribadi secara nonelektronik.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5) ...
Ayat (5)
Pemberitahuan mengenai perubahan Informasi menjadikan
lnformasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi
merupakan Informasi yang akurat dan terkini.
(1)Kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 berlaku juga untuk pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi Bersama.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi Bersama juga menyampaikan Informasi tambahan yang memuat paling sedikit: a. Informasi . . . a. lnformasi Pengendali Data Pribadi yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi secara bersama- sama; b. keterkaitan antartujuan pemrosesan Data Pribadi yang dikendalikan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi; c. cara pemrosesan Data Pribadi; dan d. narahubung yang ditunjuk secara bersama- sama.
Dalam hal Data Pribadi didapatkan secara tidak langsung dari Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi melaksanakan kewajiban penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah Data Pribadi dikumpulkan atau diperoleh.
Yang dimaksud dengan "penyampaian lnformasi" adalah penyampaian
Informasi kepada Subjek Data Pribadi atau pemberitahuan secara
umum melalui media elektronik maupun nonelektronik.
Pengendali Data Pribadi tidak dapat mencantumkan klausul eksonerasi dalam pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang dimaksud dengan "klausul eksonerasi" adalah klausul yang
isinya mengurangi, membatasi, dan/ atau membebaskan kewajiban
a tau tanggung jawab Pengendali Data Pribadi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai permintaan dan penyampain Informasi diatur dalam Peraturan Lembaga.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Tujuan ... REPUBLIK INOONESIA
(2)Tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: a. terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu yang disampaikan kepada Subjek Data Pribadi secara eksplisit dan tegas; dan b. mempertimbangkan keseimbangan kepentingan Subjek Data Pribadi dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Pengendali Data Pribadi mengidentifikasi tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal terdapat tambahan tujuan dan/ atau tujuan baru yang berbeda dari tujuan awal pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(1)Dalam melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus mendokumentasikan tujuan pemrosesan Data Pribadi dan perubahannya.
(2)Dalam mendokumentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyatakan tujuan pemrosesan Data Pribadi secara eksplisit dalam: a. kebijakan internal Pengendali Data Pribadi; dan b. pemberitahuan Pelindungan Data Pribadi yang dapat dengan mudah diakses oleh Subjek Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam ... - UU ITE No 274378 11 Tahun A1 2008 Pasal 5 ayat (2) Dalam memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib melakukan verifikasi.
(3)Dalam melaksanakan kewajiban melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi terlebih dahulu menentukan mekanisme dan/ atau standar penerapan kualitas data.
(4)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit terhadap: a. tingkat kebenaran dan/atau ketepercayaan Data Pribadi; b. kelengkapan Data Pribadi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan pemrosesan Data Pribadi; c. jenis atau keseragaman bentuk, tipe, atau format Data Pribadi yang dapat diterima oleh Pengendali Data Pribadi; dan d. kebutuhan Pengendali Data Pribadi untuk melakukan verifikasi Data Pribadi secara berkala.
(6)Dalam hal proses verifikasi membutuhkan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menerapkan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi dapat bekerja sama dengan Pengendali Data Pribadi lain.
(8)Pengendali Data Pribadi mendokumentasikan hasil verifikasi Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan verifikasi diatur dalam Peraturan Lembaga. Bagian ... REPUBUK IN0ONESIA
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "akurasi" merupakan kualitas data yang
menunjukan tingkat kebenaran/kepercayaan antara satu
Informasi dengan sumber Informasi lain yang telah ditentukan
adalah benar.
Yang dimaksud dengan "kelengkapan" merupakan kualitas data
yang menunjukan sejauh mana tingkat data memiliki semua
atribut data yang dibutuhkan untuk suatu tujuan tertentu.
Yang dimaksud dengan "konsistensi" merupakan kualitas data
yang menunjukan tingkat kesamaan Informasi dengan lnformasi
lainnya yang s ejenis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) .. .
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Contoh:
Dalam registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, verifikasi
kelengkapan Data Pribadi antara lain nomor induk
kependudukan dan nomor kartu keluarga.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (6)
Verifikasi yang membutuhkan pemrosesan Data Pribadi, misalnya
dalam hal Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi
membutuhkan pemrosesan data tambahan yang diperoleh dari
Subjek Data Pribadi dan/ atau pihak lainnya, Pengendali Data
Pribadi wajib menerapkan Pelindungan Data Pribadi terhadap
pemrosesan data tambahan tersebut.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Subjek Data Pribadi berhak melengkapi, memperbarui, dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/ atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Cukup jelas.
Pasal 71 . ..
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/ atau ketidakakuratan Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi.
(2)Dalam melaksanakan kewajiban memperbarui dan/ atau memperbaiki kesalahan dan/ atau ketidakakuratan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi atas pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Pengendali Data Pribadi melakukan pembaruan dan/ atau perbaikan Data Pribadi dengan cara mengganti Data Pribadi awal dengan Data Pribadi baru setelah perm in taan se bagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) terverifikasi.
(4)Dalam hal tidak dimungkinkan untuk mengganti Data Pribadi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembaruan dan/ a tau perbaikan Data Pribadi dapat dilakukan dengan membuat catatan tambahan.
(5)Pengendali Data Pribadi dapat menolak permintaan pembaruan dan/ atau perbaikan Data Pribadi.
(6)Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan hasil pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(7)Penolakan . . . PRESIOEN
(7)Penolakan permintaan pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diberitahukan kepada Subjek Data Pribadi beserta alasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "terverifikasi" merupakan hasil penilaian
atas permohonan Subjek Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
{1) Dalam hal terdapat Pengendali Data Pribadi lain dan/ atau Prosesor Data Pribadi, kewajiban pembaruan dan/ a tau perbaikan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) termasuk penyampaian pembaruan dan/atau perbaikan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lain dan/ a tau Prosesor Data Pribadi.
(2)Penyampaian Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal penyampaian keberhasilan dianggap tidak memungkinkan atau melibatkan upaya yang tidak seimbang dari Pengendali Data Pribadi.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dianggap tidak memungkinkan a tau
melibatkan upaya yang tidak seimbang" antara lain langkah
upaya penyampaian pembaruan membutuhkan waktu dan
sumber daya yang tidak proporsional secara signifikan apabila
diberitahukan kepada Pengendali Data Pribadi lain.
Contoh:
a. Pengendali Data Pribadi lain yang memperoleh Data Pribadi
sudah tidak menggunakan Data Pribadi;
b. Pengendali Data Pribadi lain yang memperoleh Data Pribadi
sudah dibubarkan;
c . Pengendali Data Pribadi lain memperoleh Data Pribadi yang
telah disamarkan; dan
d . Pemberitahuan perbaikan Data Pribadi lain berdampak
minimal terhadap Subjek Data Pribadi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelengkapan, pembaruan, dan/ atau perbaikan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan detail kontak Pengendali Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi Bersama, dan/ atau Prosesor Data Pribadi; b. kontak ... - UU ITE No 274381 11 Tahun A1 2008 Pasal 5 ayat b. kontak PPDP; c. sumber pengumpulan dan tujuan peng1nman Data Pribadi; d. dasar pemrosesan Data Pribadi; e. tujuan pemrosesan Data Pribadi; f. jenis Data Pribadi; g. kategori Subjek Data Pribadi; h. pihak selain Pengendali Data Pribadi yang dapat mengakses Data Pribadi; 1. pemenuhan hak Subjek Data Pribadi; J. pemetaan aliran Data Pribadi; k. Masa Retensi; 1. langkah teknis dan organisasi dalam rangka pengamanan Data Pribadi; dan m. rincian transfer Data Pribadi.
(3)Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memastikan Prosesor Data Pribadi melakukan perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
(4)Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban melakukan perekaman oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. nama dan kontak Prosesor Data Pribadi; b. lingkup kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. rincian transfer Data Pribadi; dan d. deskripsi umum langkah organisasi dan teknis pengamanan Data Pribadi.
(6)Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dikelola dalam bentuk tertulis secara elektronik dan/ atau nonelektronik.
(7)Hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi harus diperbarui dalam hal terdapat perubahan terhadap Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).
(8)Hasil ...
(8)Hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) beserta perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disimpan dan dikelola oleh Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Dalam hal diminta oleh Lembaga, Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi harus memberikan dokumen basil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
(10)Dalam hal dibutuhkan untuk keperluan audit dan pengawasan, Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi harus menyediakan hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perekaman terhadap seluruh kegiatan
pemrosesan Data Pribadi" merupakan catatan yang
memuat inventaris dan pemetaan aliran data dari pemrosesan
Data Pribadi.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Pihak selain Pengendali Data Pribadi antara lain
Kementerian/Lembaga atau pihak ketiga.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1 . ..
Huruf 1
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Pengelolaan hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi
merupakan proses pengendalian hasil perekaman kegiatan
pemrosesan Data Pribadi secara efisien, efektif, dan sistematis
meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta
penyusutan hasil perekaman kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi menetapkan Masa Retensi melalui dokumen kebijakan Masa Retensi.
(2)Dokumen kebijakan Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit berisi: a. definisi dan periode Masa Retensi; b. ketentuan Masa Retensi arsip dan ketentuan lainnya; c. Subjek Data Pribadi yang diatur; d. jenis dan komponen Data Pribadi yang diatur; e. ketentuan deidentifikasi, jika digunakan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah; f. metode pemusnahan secara elektronik dan nonelektronik; g. ketentuan untuk Prosesor Data Pribadi; h. penanggungjawab; 1. dokumentasi dan pemberitahuan; dan J. dasar hukum pengaturan, jika Masa Retensi karena kewajiban hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b .. .
Huruf b
Yang dimaksud dengan "ketentuan Masa Retensi
arsip dan ketentuan lainnya" antara lain ketentuan
peraturan perundang-undangan, ketentuan yang ada
di masing-masing sektor.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
(1)Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hanya diberikan untuk Data Pribadi yang tidak berdampak bagi pengungkapan Data Pribadi orang lain.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "mendapatkan akses" merupakan suatu
mekanisme atau cara untuk mendapatkan Informasi tentang
Data Pribadi dan/ a tau salinan Data Pribadi dari Subjek Data
Pribadi.
Hak untuk memperoleh salinan Data Pribadi dilakukan secara
gratis, kecuali untuk kondisi tertentu yang memang
membutuhkan biaya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan akses dari Subjek Data Pribadi.
(2)Pengendali Data Pribadi memberikan akses kepada Subjek Data Pribadi setelah dilakukan verifikasi terhadap permintaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. akses terhadap Data Pribadi yang diproses beserta rekam jejak pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi; b. Informasi yang diberikan oleh Pengendali Data Pribadi terkait konfirmasi permintaan akses; dan c. akses perubahan Data Pribadi.
(4)Pengendali Data Pribadi wajib menolak memberikan akses perubahan terhadap Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dalam hal: a. membahayakan ... a. membahayakan keamanan, kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi dan/ a tau orang lain; b. berdampak pada pengungkapan Data Pribadi milik orang lain; dan/atau c. bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "konfirmasi permintaan akses"
adalah tanggapan Pengendali Data Pribadi atas permintaan
akses oleh Subjek Data Pribadi.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "membahayakan keamanan,
kesehatan fisik, atau kesehatan mental Subjek Data Pribadi
dan/ a tau orang lain" antara lain perubahan data riwayat
penyakit yang berpotensi membahayakan keamanan diri
sendiri dan/ atau orang lain.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "berdampak pada pengungkapan
Data Pribadi milik orang lain" antara lain perubahan Data
Pribadi nasabah yang berdampak pada pengungkapan Data
Pribadi orang lain.
Huruf c
Cukup jelas.
(1)Berdasarkan permohonan salinan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan salinan Data Pribadi pemohon pada kesempatan pertama.
(2)Dalam melaksanakan pemenuhan permohonan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi juga melakukan konfirmasi serta penyampaian jangka waktu yang diperlukan dalam penyediaan salinan Data Pribadi • kepada Subjek Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diterima dan terverifikasi.
(3)Dalam hal salinan Data Pribadi yang dimohonkan tidak dapat disediakan, Pengendali Data Pribadi menyampaikan kepada pemohon disertai dengan alasannya.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jangka waktu yang dibutuhkan oleh Pengendali Data Pribadi untuk
menyediakan Data Pribadi dan/ atau salinan Data Pribadi beserta
rekam jejak Data Pribadi merupakan jangka waktu yang wajar dan
tanpa penundaan.
Ayat 3 ...
Ayat (3)
Cukup jelas.
(1)Subjek Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/ a tau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan bersamaan dengan pengakhiran Pemrosesan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib mengakhiri pemrosesan Data Pribadi dalam hal: a. telah mencapai Masa Retensi; b. tujuan pemrosesan Data Pribadi telah tercapai; atau c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi.
(2)Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat ( 1) dilakukan dengan cara menghentikan pemrosesan Data Pribadi tersebut.
(2)Kewajiban pengakhiran pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam hal pemrosesan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
(3)Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan pengakhiran pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Subjek Data Pribadi.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penyampaian pengakhiran pemrosesan Data Pribadi kepada
Subjek Data Pribadi dilakukan antara lain secara langsung
kepada Subjek Data Pribadi atau tidak langsung melalui media
massa.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib menghapus Data Pribadi dalam hal: a. Data Pribadi tidak lagi diperlukan untuk pencapaian tujuan pemrosesan Data Pribadi; b. Subjek Data Pribadi telah melakukan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi; c. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; atau d. Data Pribadi diperoleh dan/ a tau di proses dengan cara melawan hukum.
(2)Kewajiban ...
(2)Kewajiban menghapus Data Pribadi dalam hal Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal: a. perolehan dan/ a tau pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi merupakan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan sanksi administratif berupa penghapusan oleh Lembaga; atau c. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(3)Kewajiban penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) termasuk dalam hal penghapusan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
(4)Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara menghapus Data Pribadi sehingga Data Pribadi tersebut tidak lagi dapat diakses oleh selain Pengendali Data Pribadi.
Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Penghapusan Data Pribadi antara lain dilakukan dengan
menghapus Data Pribadi dari sistem lnformasi atau basis data,
termasuk salinan cadangan.
Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan permintaan penghapusan Data Pribadi jika penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang diikuti dengan penghapusan Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal: a. telah habis Masa Retensi-nya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip; b. terdapat permintaan dari Subjek Data Pribadi; c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara; dan/ atau d. Data Pribadi diperoleh dan/ a tau di proses dengan cara melawan hukum.
(2)Pemusnahan ...
(2)Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan menghilangkan, melenyapkan, atau menghancurkan Data Pribadi baik elektronik maupun nonelektronik sehingga tidak lagi dapat digunakan untuk mengidentifikasi Subjek Data Pribadi.
(3)Kewajiban pemusnahan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) termasuk dalam hal pemusnahan Data Pribadi melibatkan Pengendali Data Pribadi lainnya dan/ a tau Prosesor Data Pribadi.
(1)Pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila Masa Retensi belum tercapai.
(2)Subjek Data Pribadi tidak dapat mengajukan pembatalan pemusnahan atau pemulihan Data Pribadi jika pemusnahan Data Pribadi berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi telah dilaksanakan oleh Pengendali Data Pribadi.
Cukup jelas.
Pasal 86 . . .
(1)Penghapusan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan/atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Penghapusan dan/ atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melaksanakan paling sedikit: a. identifikasi Data Pribadi yang akan dihapus dan/ atau dimusnahkan; b. identifikasi lokasi/tempat penyimpanan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan; c. pemisahan Data Pribadi yang akan dihapus dan/atau dimusnahkan untuk mencegah penghapusan dan/ atau pemusnahan yang tidak sengaja; d. pemilihan . . . d. pemilihan metode penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi yang sesuai; e. penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi secara aman; f. penyusunan laporan kegiatan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi ke dalam suatu berita acara penghapusan dan/ a tau pemusnahan Data Pribadi; g. audit secara berkala untuk memastikan bahwa Data Pribadi terse but telah dihapus dan/ atau dimusnahkan secara permanen; h. pelaporan kepada Lembaga jika terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi selama proses penghapusan dan/ a tau pemusnahan Data Pribadi; dan 1. evaluasi kebijakan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)Pemberitahuan Penghapusan dan/ atau Pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Subjek Data Pribadi; b. Informasi penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi; c. jenis Data Pribadi yang dihapus dan/ atau dimusnahkan; d. alasan penghapusan dan/ a tau pemusnahan Data Pribadi; e. tanggal efektif penghapusan dan/ a tau pemusnahan Data Pribadi; dan f. Informasi kontak Pengendali Data Pribadi.
(3)Pemberitahuan ...
(3)Pemberitahuan penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan sebelum dan setelah penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a dan huruf d dan Pasal 84 ayat ( 1) huruf a, huruf c, dan huruf d.
(4)Pemberitahuan penghapusan dan/atau pemusnahan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi dilakukan setelah penghapusan dan/ atau pemusnahan dilakukan dalam hal se bagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat ( 1) huruf b dan huruf c dan Pasal 84 ayat (1) hurufb.
(5)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum atau setelah dilakukan penghapusan dan/ a tau pemusnahan Data Pribadi.
(6)Penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permohonan dari Subjek Data Pribadi terverifikasi.
(1)Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan dan memerintahkan penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi kepada Prosesor Data Pribadi.
(2)Pemberitahuan kepada Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sebelum pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengakhiran pemrosesan, penghapusan, dan pemusnahan Data Pribadi diatur dengan Peraturan Lembaga.
(1)Subjek Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
(2)Periarikan kembali persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan akses dan kebebasan menentukan pilihan.
(3)Pengendali Data Pribadi harus menyediakan mekanisme penarikan kembali persetujuan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(1)Penarikan persetujuan pemrosesan Data Pribadi oleh Subjek Data Pribadi tidak membatalkan hasil pemrosesan Data Pribadi yang telah dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
(2)Hasil pemrosesan Data Pribadi yang telah dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebelum dilakukan penarikan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib menghentikan pemrosesan Data Pribadi dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Penghentian pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menenma permintaan penarikan kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Pengendali ...
(3)Pengendali Data Pribadi melakukan penghentian pemrosesan Data Pribadi setelah permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terverifikasi.
(4)Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan penghentian pemrosesan Data Pribadi telah dilaksanakan kepada Subjek Data Pribadi.
Subjek Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemrofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi.
Yang dimaksud dengan "menimbulkan akibat hukum" antara lain
keputusan yang memengaruhi:
a . status hukum Subjek Data Pribadi, misalnya kewarganegaraan;
dan
b. penentuan hak atau kewajiban Subjek Data Pribadi menurut
hukum, misalnya penolakan visa, penghapusan tunjangan sosial,
atau pemutusan kontrak.
Yang dimaksud dengan "berdampak signifikan" antara lain keputusan
yang berpengaruh besar terhadap kondisi hidup, perilaku, atau pilihan
seseorang, seperti penolakan permohonan kredit; penolakan
pekerjaan; pembentukan harga berbeda berdasarkan Data Pribadi
(differential pricing); dan penargetan iklan yang sangat memengaruhi
kelompok rentan.
(1)Pengendali Data Pribadi harus memiliki mekanisme untuk menanggapi pengajuan hak keberatan atas keputusan yang hanya berdasarkan atas pemrosesan secara otomatis.
(2)Pengendali Data Pribadi harus memberikan Informasi yang memadai mengenai teknologi yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada pemrosesan secara otomatis dan konsekuensi yang akan dialami Subjek Data Pribadi.
(3)Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang terverifikasi dan diterima keberatannya, Pengendali Data Pribadi memberikan alternatif pemrosesan Data Pribadi dengan melibatkan campur tangan manusia dan/ atau tidak berdasarkan hasil pemrosesan secara otomatis.
(1)Pengendali Data Pribadi dapat menolak keberatan dalam hal: a. tidak ... a. tidak terdapat akibat hukum dan/atau dampak signifikan pada Subjek Data Pribadi; dan b. Pengendali Data Pribadi memiliki akurasi sistem yang sangat baik dan sistem mitigasi untuk menghindari dampak bagi Subjek Data Pribadi.
(2)Penolakan keberatan oleh Pengendali Data Pribadi tidak menghilangkan hak Subjek Data Pribadi untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi yang telah diberikan sebelumnya.
(3)Pengendali Data Pribadi harus memberitahukan penolakan se bagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Subjek Data Pribadi.
Cukup jelas.
Pasal 96 . ..
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemrosesan secara otomatis diatur dalam Peraturan Lembaga.
Subjek Data Pribadi berhak menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesua1 dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diajukan dalam hal: a. Subjek Data Pribadi mempermasalahkan keakuratan atau kebenaran Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi untuk jangka waktu yang memungkinkan Pengendali Data Pribadi melakukan verifikasi atas keakuratan atau kebenaran Data Pribadi tersebut; b. Data Pribadi diperoleh dan/ atau diproses dengan cara melawan hukum dan Subjek Data Pribadi tidak mengajukan permohonan penghapusan Data Pribadi, tetapi mengajukan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi; atau c. Subjek . . . c. Subjek Data Pribadi memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan, melaksanakan, atau melakukan pembelaan terhadap tuntutan hukum.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Meskipun Pengendali Data Pribadi tidak lagi memerlukan Data
Pribadi untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi, Subjek Data
Pribadi tetap dapat mengajukan penundaan atau pembatasan
pemrosesan Data Pribadinya.
Penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi antara
lain membuat Data Pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lain
atau publik atau memindahkan Data Pribadi ke satu media
penyimpanan yang aman secara sementara agar Data Pribadi
tersebut tidak lagi diproses lebih lanjut.
Contoh:
Dalam hal Subjek Data Pribadi sudah tidak lagi bekerja pada
suatu perusahaan, perusahaan sebagai Pengendali Data Pribadi
dapat menghapus atau membuat Subjek Data Pribadi tidak lagi
dapat mengakses Data Pribadinya di perusahaan itu.
Berdasarkan ketentuan ini, meskipun Pengendali Data Pribadi
sudah tidak memerlukan Data Pribadi tersebut, Subjek Data
Pribadi berhak untuk menunda atau membatasi pemrosesan
Data Pribadi untuk kepentingan berperkara antara Subjek Data
Pribadi dan perusahaan itu. Dalam hal ini Subjek Data Pribadi
dapat meminta agar perusahaan memberikan akses kepada
Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya atau menunda
penghapusan Data Pribadinya.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi baik sebagian maupun seluruhnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak Pengendali Data Pribadi menerima permintaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. terdapat ketentuan peraturan perundang- undangan yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi; b. dapat membahayakan keselamatan pihak lain; dan/atau c. Subjek Data Pribadi terikat perjanjian tertulis dengan Pengendali Data Pribadi yang tidak memungkinkan dilakukan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi setelah permintaan Subjek Data Pribadi terverifikasi.
(1)Berdasarkan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), Pengendali Data Pribadi menolak permintaan penundaan atau pembatasan pemrosesan Data Pribadi disertai dengan alasan dan konsekuensi.
(2)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diterima dan terverifikasi. REPUBUK INDONESIA.
Dalam melaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi hanya dapat melakukan penyimpanan Data Pribadi atas Subjek Data Pribadi yang bersangkutan sampai dengan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi berakhir atau diakhiri oleh Subjek Data Pribadi.
(1)Dalam pelaksanaan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pengendali Data Pribadi dapat: a. memindahkan Data Pribadi ke sistem lain yang tidak terhubung dengan pemrosesan Data Pribadi lainnya untuk sementara; b. membuat Data Pribadi tidak dapat diakses oleh pihak lainnya; c. mengeluarkan Data Pribadi yang telah dipublikasikan dari situs web yang dikelola oleh Pengendali Data Pribadi untuk sementara; dan/atau d. melakukan langkah teknis lain yang relevan.
(2)Data Pribadi yang telah ditandai sebagai Data Pribadi yang ditunda dan dibatasi harus teridentifikasi secara jelas dalam sistem yang menyimpan Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan telah dilaksanakan penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penundaan dan pembatasan pemrosesan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak Subjek Data Pribadi untuk menggugat dan menerima ganti rugi
atas pelanggaran memiliki posisi yang sama terhadap hak Subjek Data
Pribadi yang lain.
Yang dimaksud dengan "pelanggaran" misalnya kegiatan pemrosesan
Data Pribadi tidak sesuai dengan kewajiban dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan antara lain
akses Data Pribadi secara tidak sah, pengambilan Data Pribadi secara
tidak sah, penampilan Data Pribadi secara tidak sah, pembatasan
dan/ atau penolakan pemenuhan hak Subjek Data Pribadi dalam
Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi, dan/atau
pembatasan pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi diajukan Subjek Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi.
(2)Dalam pengajuan permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subjek Data Pribadi menyampaikan paling sedikit mengenai: a. identitas Subjek Data Pribadi; b. data, lnformasi, dan/ atau dokumen yang dijadikan bukti oleh Subjek Data Pribadi untuk mengajukan permintaan ganti rugi; dan c. hubungan hukum antara Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi terkait pemrosesan Data Pribadi.
Pengendali Data Pribadi harus memiliki mekanisme dan kebijakan penanganan permintaan ganti rugi. REPUBLIK INDONESIA.
(1)Pengendali Data Pribadi melakukan penilaian terhadap pengajuan permintaan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106.
(2)Pengendali Data Pribadi berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan jawaban atas permintaan ganti rugi kepada Subjek Data Pribadi.
(3)Dalam hal: a. jawaban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak permintaan ganti rugi; atau b. tidak tercapai kesepakatan terkait ganti rugi, Subjek Data Pribadi dapat mengajukan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pengajuan permintaan ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang merupakan badan publik negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata usaha negara.
Yang dimaksud dengan "badan publik negara" adalah lembaga
eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 110 . ..
SK"InformasiNo 291828
Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
dan/atau Dokumen
Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan dan penyelesaian ganti rugi diatur dengan Peraturan Lembaga.
(1)Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.
(2)Subjek ...
(2)Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
(3)Pengajuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. dasar pemrosesan Data Pribadi dilakukan berdasarkan: 1. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek Data Pribadi; atau 2. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi pada saat akan melakukan perjanjian; dan b. pemrosesan dilakukan secara otomatis.
Ayat (1)
Hak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang
dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai
dengan struktur dan/ a tau format yang lazim digunakan atau
dapat dibaca oleh sistem elektronik merupakan hak portabilitas.
Ayat (2)
Hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi tentang dirinya
ke Pengendali Data Pribadi lainnya merupakan hak
interoperabilitas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pengendali Data Pribadi dalam pelaksanaan hak mendapatkan dan/ a tau menggunakan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dan hak menggunakan dan mengirimkan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) harus memperhatikan: a. kemampuan Pengendali Data Pribadi dalam memenuhi hak Subjek Data Pribadi yang diinformasikan oleh Pengendali Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi; dan b. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan hak mendapatkan dan menggunakan portabilitas dan interoperabilitas diatur dalam Peraturan Lembaga. Bagian ... PRESIOEN
(1)Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada: a. Subjek Data Pribadi; dan b. Lembaga.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi diketahui secara pasti, patut, dan wajar.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Data Pribadi yang terungkap; b. kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap; dan c. upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi.
(4)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memuat mengenai lnformasi PPDP atau narahubung yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pengendali Data Pribadi dianggap telah mengetahui Kegagalan
Pelindungan Data Pribadi secara pasti, patut, dan wajar
berdasarkan kesimpulan dari dokumentasi yang dihasilkan oleh
Pengendali Data Pribadi terhadap insiden Kegagalan Pelindungan
Data Pribadi.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap termasuk
deskripsi dan dampak Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Huruf c ...
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan publik; dan/ atau b. Kegagalan Pelindungan Data Pribadi berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.
(2)Kewajiban pemberitahuan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara um um melalui media elektronik dan/ a tau nonelektronik.
(1)Pengendali Data Pribadi menyusun dokumentasi atas terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi paling sedikit memuat: a. Data Pribadi yang dilindungi; b. deskripsi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; c. dampak atau akibat Kegagalan Pelindungan Data Pribadi terhadap Subjek Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi; d. upaya penanganan dan pemulihan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; dan e. jangka waktu pe.mberitahuan kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga.
(2)Dokumentasi atas terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang disusun oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga.
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "deskripsi Kegagalan Pelindungan
Data Pribadi" termasuk menjelaskan kapan dan bagaimana
Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi menetapkan dan melaksanakan kebijakan, prosedur, dan/ a tau pedoman mengenai pencegahan dan penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi yang berlaku di internal Pengendali Data Pribadi.
(2)Kebijakan, prosedur, dan/ atau pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pembagian peran dan tanggung jawab penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; b. mekanisme untuk melakukan analisis, klasifikasi, prioritisasi, pemantauan, penanganan, dan penyelesaian Kegagalan Pelindungan Data Pribadi, termasuk setelah kejadian; c. dokumentasi penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi dan mekanisme pelaporan kepada Subjek Data Pribadi dan Lembaga; dan d. peninjauan ... d. peninjauan dan pembaruan berkala proses penanganan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi.
Dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi pada pemrosesan Data Pribadi yang dilakukan oleh Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi harus melaporkan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi pada kesempatan pertama.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitahuan Kegagalan Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi.
(2)Pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi: a. pengambilan keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi; b. pemrosesan atas Data Pribadi yang bersifat spesifik; c. pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar; d. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan evaluasi, penskoran, atau pemantauan yang sistematis terhadap Subjek Data Pribadi; e. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan pencocokan atau penggabungan sekelompok data; f. penggunaan . . . f. penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi; dan/ atau g. pemrosesan Data Pribadi yang membatasi pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi.
Ayat (1)
Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dilakukan untuk
mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan
Data Pribadi serta upaya atau langkah yang harus dilakukan
untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak Subjek Data
Pribadi dan mematuhi Undang-Undang mengenai Pelindungan
Data Pribadi.
Ayat (2)
Huruf a
Keputusan secara otomatis yang memiliki akibat hukum
atau dampak yang signifikan terhadap Subjek Data Pribadi
antara lain keputusan tentang akses individu ke produk,
layanan, peluang, atau manfaat yang didasarkan pada
• pengambilan keputusan otomatis, termasuk pembuatan
profil.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar antara lain
dengan mempertimbangkan faktor yang terkait seperti
jumlah Data Pribadi yang diproses, jumlah Subjek Data
Pribadi yang terlibat, durasi pemrosesan Data Pribadi, jenis
Data Pribadi, tujuan pemrosesan Data Pribadi, dan wilayah
geografis yang terkena dampak pemrosesan Data Pribadi.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Penggunaan teknologi baru dalam pemrosesan Data Pribadi
antara lain kecerdasan buatan, machine learning, smart
technology, internet of things, dan lain sebagainya.
Huruf g
Cukup jelas.
(1)Kewajiban melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dilaksanakan sebelum dilakukan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. deskripsi mengenai kegiatan pemrosesan Data Pribadi dan tujuan pemrosesan Data Pribadi, termasuk kepentingan dari Pengendali Data Pribadi atas pemrosesan Data Pribadi; b. penilaian kebutuhan dan proporsionalitas antara tujuan dan kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penilaian risiko terhadap hak Subjek Data Pribadi; dan d. langkah Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan Data Pribadi.
(3)Pengendali Data Pribadi menerapkan langkah Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada saat pemrosesan Data Pribadi dilakukan.
(4)Pengendali Data Pribadi mendokumentasikan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi beserta langkah yang digunakan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Subjek Data Pribadi dari risiko pemrosesan Data Pribadi.
(5)Pengendali Data Pribadi harus melakukan peninjauan ulang penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi jika terdapat perubahan risiko pemrosesan Data Pribadi.
(6)Dalam ...
(6)Dalam hal terdapat PPDP, Pengendali Data Pribadi harus memperhatikan dan mendokumentasikan saran dari PPDP dalam melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dilakukan secara
sistematis.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Mendokumentasikan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi
termasuk mendokumentasikan saran dari PPDP.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
(1)Pengendali Data Pribadi yang melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), dapat berkonsultasi kepada Lembaga dalam hal: a. Pemrosesan Data Pribadi menimbulkan kerugian materiil dan/ atau imateriil pada Subjek Data Pribadi; dan/ atau b. tidak tersedianya langkah teknis operasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan: a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
(2)Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menerapkan: a. pseudonimisasi ... a. pseudonimisasi, enkripsi Data Pribadi, dan/ a tau langkah teknis lainnya yang mampu mencegah atau melindungi risiko terjadinya Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; b. memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki keamanan Data Pribadi dan ketahanan secara konsisten dalam pemrosesan Data Pribadi; c. memastikan sistem dan layanan yang digunakan memiliki kemampuan untuk mengembalikan akses dan ketersediaan Data Pribadi secara tepat waktu dalam hal terjadi insiden fisik atau teknis; dan/atau d. memiliki proses untuk melakukan pengujian, evaluasi, dan penilaian secara berkala untuk mengetahui tingkat efektivitas langkah teknis dan operasional sehingga menjamin keamanan pemrosesan Data Pribadi.
(3)Penentuan tingkat keamanan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terdapat potensi dampak pada Subjek Data Pribadi paling sedikit meliputi: a. pemusnahan Data Pribadi secara tanpa hak; b. kehilangan, perubahan, atau pembukaan Data Pribadi secara tanpa hak; c. akses dari Data Pribadi yang disimpan, dikirim, atau diproses dalam bentuk lain; dan/ atau d. pelanggaran pemrosesan Data Pribadi.
(4)Penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan tingkat keamanan yang telah ditentukan oleh Pengendali Data Pribadi.
(5)Pengendali Data Pribadi melakukan penilaian kesesuaian antara penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(6)Penyusunan ... "Informasi 274404 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen PRE:SIDEN
(6)Penyusunan dan penerapan langkah penentuan tingkat keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Lembaga menyusun langkah teknis operasional serta penentuan tingkat keamanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "keamanan" mencakup pemenuhan
aspek kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas Data Pribadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "pemusnahan Data Pribadi secara
tanpa hak'' merupakan tindakan menghancurkan Data
Pribadi tanpa 1zm atau otoritas yang sah untuk
melakukannya.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c ...
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara
lain peraturan perundang-undangan di bidang keamanan siber
dan sandi.
Ayat (7)
Cukup jelas.
(1)Penyusunan dan pen erapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a dimulai dari tahapan perencanaan sistem pemrosesan Data Pribadi sampa1 dengan penyelenggaraan pemrosesan Data Pribadi.
(2)Dalam melaksanakan penyusunan dan penerapan langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus: a. mempertimbangkan teknologi, biaya implementasi, sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi serta risiko yang ditimbulkan oleh pemrosesan Data Pribadi; b. memastikan secara baku (default) Data Pribadi yang diproses terbatas hanya pada Data Pribadi yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan Data Pribadi; dan c. melakukan evaluasi risiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk melindungi Data Pribadi secara berkala dan konsisten.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penerapan langkah organisasi dan teknis dilaksanakan
dalam rangka meminimalisasi tujuan pemrosesan Data
Pribadi dan meminimalisasi Data Pribadi yang diproses.
Huruf c
Evaluasi risiko dan implementasi tindakan pencegahan
dilakukan baik secara berkala ataupun sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelindungan
terhadap Data Pribadi yang diproses melalui produk atau
layanan yang ditawarkan.
(1)Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi.
(2)Kewajiban menjaga kerahasiaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memastikan Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh Pengendali Data Pribadi mampu mendukung kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam menjaga kerahasiaan Data Pribadi. PRESIOEN
(1)Pengendali Data Pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribad1 di bawah kendali Pengendali Data Pribadi.
(2)Pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi dan di bawah kendali Pengendali Data Pribadi, meliputi: a. Prosesor Data Pribadi; b. pihak yang merupakan unit, satuan kerja, atau perwakilan Pengendali Data Pribadi yang kegiatan pemrosesan Data Pribadi dilakukan sendiri; dan/ a tau c. Pengendali Data Pribadi lain yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.
Cukup je~as.
Dalam melakukan • kewajiban pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1), Pengendali Data Pribadi harus memiliki: a. kebijakan terkait pemrosesan Data Pribadi; b. perjanjian pemrosesan Data Pribadi yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab Pelindungan Data Pribadi; dan c. kanal komunikasi pelaporan bagi masyarakat.
Ketentuan lebih lanjut mengena1 pengawasan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dan Pasal 127 diatur dalam Peraturan Lembaga.
Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib mencegah Data Pribadi diakses secara tidak sah.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang di proses dan/ atau memproses Data Pribadi menggunakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
(3)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pengalihan Data Pribadi dapat dilakukan dari Pengendali Data Pribadi lama ke Pengendali Data Pribadi baru.
(2)Pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, a tau pembubaran badan hukum.
(3)Sebelum pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, Pengendali Data Pribadi harus melakukan penilaian terhadap: a. hak Subjek Data Pribadi yang masih wajib dipenuhi oleh Pengendali Data Pribadi selama dan/ atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum dilakukan; dan b. kewajiban Pengendali Data Pribadi dalam bidang Pelindungan Data Pribadi yang masih wajib dipenuhi oleh Pengendali Data Pribadi selama dan / a tau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(4)Pengendali ...
(4)Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 wajib memperbarui penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan hasil penilaian terhadap hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengendali Data Pribadi menyusun langkah teknis operasional pengalihan Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru dalam hal terdapat kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/ atau hak Subjek Data Pribadi yang wajib dipenuhi selama proses dan/ atau setelah proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum.
(6)Hubungan hukum antara Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru dalam hal penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pengendali Data Pribadi Bersama sampai proses penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum dianggap selesai sesua1 dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, pentransferan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.
(2)Kewajiban ...
(2)Kewajiban penyampaian pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru.
(3)Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Informasi bahwa akan ada pengiriman Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama kepada Pengendali Data Pribadi baru; b. aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang akan dan telah dilakukan dalam rangka penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum; c. nama badan hukum yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan Informasi kontak lain yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru; d. metode dan prosedur penyampaian keberatan dan/ atau permohonan penghentian pemrosesan Data Pribadi, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru; e. Informasi waktu kapan pemrosesan Data Pribadi untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung; f. Informasi bahwa Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/ a tau pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum; dan g. pernyataan bahwa Pengendali Data Pribadi lama akan memusnahkan Data Pribadi yang telah dialihkan kepada Pengendali Data Pribadi baru, pada saat penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum berakhir.
(4)Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. Informasi ... a. Informasi bahwa telah terjadi pengiriman Data Pribadi dari Pengendali Data Pribadi lama ke Pengendali Data Pribadi baru; b. aktivitas pemrosesan Data Pribadi yang akan dan tel ah dilakukan dalam rangka penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum; c. nama badan hukum yang bertanggung jawab, alamat, nomor telepon dan Informasi kontak lain yang dimiliki oleh Pengendali Data Pribadi baru; d. lnformasi bahwa telah terjadi pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan awal yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi lama; e. Informasi waktu pemrosesan Data Pribadi untuk keperluan kegiatan Pengendali Data Pribadi baru akan mulai berlangsung; f. metode, prosedur, dan jangka waktu penyampaian keberatan dan/ atau permohonan penghentian pemrosesan Data Pribadi, atau penolakan Subjek Data Pribadi terhadap pengiriman Data Pribadi ke Pengendali Data Pribadi baru; dan g. Informasi bahwa Data Pribadi dapat diakses oleh Pengendali Data Pribadi baru dan/ atau pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(5)Pemberitahuan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum mulai berlaku.
(6)Pengendali Data Pribadi lama menyiapkan syarat dan ketentuan pengaksesan Data Pribadi oleh pihak lain yang terlibat dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "mulai berlaku" ialah penggabungan,
pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran
badan hukum yang telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Misalnya
penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan
badan hukum berupa perseroan terbatas di Indonesia berlaku
secara efekif sejak tanggal surat persetujuan dan/ atau
pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
Ayat (6 ) . ..
Ayat (6)
Cukup jelas.
(1)Pengalihan Data Pribadi dalam penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum, Pengendali Data Pribadi lama dan Pengendali Data Pribadi baru harus membuat perjanjian mengenai Pelindungan Data Pribadi.
(2)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pemrosesan Data Pribadi masing-masing Pengendali Data Pribadi; b. pemenuhan prinsip Pelindungan Data Pribadi; c. pemenuhan hak Subjek Data Pribadi; dan d. pembagian kewajiban dan tanggung jawab Pengendali Data Pribadi lama, Pengendali Data Pribadi baru, dan pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi.
(3)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari perjanjian yang melandasi terj adinya penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, atau peleburan badan hukum.
(4)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap wajib tunduk pada ketentuan perjanjian yang harus disusun dan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Kewajiban melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 berlaku juga bagi Pengendali Data Pribadi baru.
(2)Pengendali Data Pribadi baru dapat memproses Data Pribadi untuk tujuan Pengendali Data Pribadi baru setelah masa pengajuan keberatan oleh Subjek Data Pribadi untuk penyimpanan dan pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi baru berakhir.
(1)Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan pembubaran, selain melakukan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, juga harus menyampaikan pemberitahuan kepada Subjek Data Pribadi paling sedikit memuat Informasi: a. telah terjadi pembubaran Pengendali Data Pribadi sehingga akan dilakukan penghapusan dan/ atau pemusnahan Data Pribadi; b. pihak lain yang bekerja sama dengan Pengendali Data Pribadi untuk memproses Data Pribadi; dan c. narahubung atau PPDP yang ditugaskan untuk meres pons pertanyaan a tau permintaan lnformasi terkait pemrosesan Data Pribadi hingga beberapa waktu tertentu yang wajar.
(2)Pengendali Data Pribadi yang mengalami pembubaran dapat menunjuk pihak lain yang bertugas menjadi narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
(1)Subjek Data Pribadi berhak untuk melaksanakan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(2)Pelaksanaan hak Subjek Data Pribadi dilaksanakan dengan mengirimkan permintaan pelaksanaan hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kepada: a. Pengendali Data Pribadi lama setelah Pengendali Data Pribadi lama mengirimkan pemberitahuan akan terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum sampai dengan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum mulai berlaku; dan b. Pengendali . .. b. Pengendali Data Pribadi baru setelah Pengendali Data Pribadi baru mengirimkan pemberitahuan bahwa telah terjadi penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.
(1)Pengendali Data Pribadi wajib bertanggungjawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi.
(2)Dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi paling sedikit harus: a . menetapkan dan menerapkan langkah teknis dan organisasi yang sesuai untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas a tau pertanggungjawaban; b. mendokumentasikan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. merespons permintaan Informasi dari Lembaga; d. menunjukkan pemenuhan kepatuhan dan bukti dokumentasi seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; dan e. melakukan audit Pelindungan Data Pribadi secara internal dan eksternal.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Mendokumentasikan seluruh kegiatan pemrosesan Data
Pribadi meliputi kegiatan pemerolehan dan pengumpulan;
pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan;
perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman,
transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau
penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
(1)Dalam hal Pengendali Data Pribadi menunjuk Prosesor Data Pribadi, Prosesor Data Pribadi wajib melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi.
(2)Kewajiban . ..
(2)Kewajiban melakukan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan perintah Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdokumentasi dan dilaksanakan sesuai perjanjian antara Prosesor Data Pribadi dan Pengendali Data Pribadi.
(3)Dalam hal Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi di luar perintah dan tujuan yang ditetapkan Pengendali Data Pribadi, pemrosesan Data Pribadi menjadi tanggung jawab Prosesor Data Pribadi.
Ketentuan mengenai kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 7 4, Pasal 123, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 129, dan Pasal 130 berlaku juga terhadap Prosesor Data Pribadi.
(1)Prosesor Data Pribadi harus bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prosesor Data Pribadi harus: a. mendokumentasikan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; b. merespons permintaan Informasi dari Lembaga; c. menunjukkan pemenuhan kepatuhan dan bukti dokumentasi seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi; dan d. melakukan audit.
(1)Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi wajib menunjuk PPDP yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi dalam hal: a. pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan pelayanan publik; b. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi memiliki sifat, ruang lingkup, atau tujuan yang memerlukan pemantauan secara teratur dan sistematis atas Data Pribadi dengan skala besar; dan/atau c. kegiatan inti Pengendali Data Pribadi terdiri dari pemrosesan Data Pribadi dalam skala besar untuk Data Pribadi yang bersifat spesifik dan/ a tau Data Pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana.
(2)Ketentuan mengenai kewajiban menunjuk PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga.
(1)PPDP yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat ( 1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya.
(2)Ketentuan mengenai profesionalitas dan kompetensi PPDP yang melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga.
(1)Kewajiban penunjukan PPDP oleh Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi harus mempertimbangkan struktur, ukuran, dan kebutuhan organisasi Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi.
(2)PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas orang perseorangan atau beberapa orang yang berasal dari dalam dan/ a tau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi.
(3)Ketentuan mengenai penunjukan PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga.
(1)PPDP memiliki tugas paling sedikit: a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi; b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi; c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung un tuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi. •
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP memperhatikan risiko terkait pemrosesan Data Pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks, dan tujuan pemrosesan Data Pribadi.
(1)Untuk efektivitas pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi harus: a. memastikan PPDP terlibat dalam semua kegiatan pemrosesan Data Pribadi; b. memastikan PPDP memiliki akses pelaporan ke tingkat manajemen tertinggi; c. memastikan PPDP beroperasi secara objektif, tidak diintervensi, dan independen dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyediakan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan PPDP memenuhi tugasnya dan mempertahankan tingkat keahliannya; e. memastikan PPDP mendapatkan akses yang sesuai dengan aktivitas pemrosesan Data Pribadi; f. memberikan akses yang sesuai ke layanan lainnya untuk mendapatkan Informasi penting yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi; g. meminta saran dari PPDP pada saat melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi; dan h. mendokumentasikan secara detail kegiatan pelaksanaan tugas PPDP.
(2)Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi harus memastikan bahwa tugas PPDP tidak mengakibatkan konflik kepentingan.
(1)PPDP harus bekerja sama dengan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam pemrosesan Data Pribadi.
(2)Dalam melakukan kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPDP harus: a. memberikan ... REPUBLIK INDONESIA. a. memberikan rekomendasi dan saran kepada unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi agar penyelenggaraan keamanan pemrosesan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan upaya yang dibutuhkan untuk memastikan unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi yang diproses oleh Pengendali Data Pribadi menerapkan langkah teknis dan operasional yang turut mempertimbangkan pelindungan hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi; dan c. melaporkan kinerja unit, pejabat, atau pihak yang bertanggung jawab dalam keamanan pemrosesan Data Pribadi kepada pemimpin di internal Pengendali Data Pribadi mengenai penilaian unit, pejabat, dan/ atau pihak terse but terhadap penerapan langkah teknis dan operasional dengan mempertim bangkan pelindungan Subjek Data Pribadi sesua1 kebutuhan Pengendali Data Pribadi.
(1)Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 90 ayat ( 1), Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 111 ayat ( 1) dan ayat (2) dikecualikan un tuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan um um dalam rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan ... d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.
(2)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang.
(3)Dalam hal pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat secara aktif mem berikan masukan dalam penyusunan peraturan sektoral yang memuat pengecualian hak Subjek Data Pribadi.
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kepentingan proses penegakan
hukum" adalah kepentingan yang berkaitan dengan upaya
atau langkah dalam rangka menjalankan atau menegakkan
aturan hukum berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain proses penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "kepentingan umum dalam rangka
penyelenggaraan negara" antara lain penyelenggaraan
administrasi kependudukan, jaminan sosial, perpajakan,
kepabeanan, dan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi
secara elektronik.
Huruf d ...
Huruf d
Yang dimaksud dengan "sektor jasa keuangan" adalah
perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan,
dana pensiun, regulasi berbasis teknologi, teknologi
finansial, dan teknologi yang berbasis lainnya yang berada
dalam pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,
dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "dilaksanakan hanya dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Undang-Undang" adalah kepentingan
pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses
penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka
penyelenggaraan negara, kepentingan pengawasan sektor jasa
keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara,
atau kepentingan statistik dan penelitian ilmiah telah
diatur dengan Undang-undang dan dalam melaksanakan
kepentingan tersebut diperlukan pengecualian terhadap hak
Subjek Data Pribadi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
(1)Kewajiban Pengendali Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 77 ayat (1), Pasal 80, Pasal 82 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 84 ayat (1) huruf b, Pasal 87 ayat (1), Pasal 114 ayat (1) huruf a, dan Pasal 125 ayat (1) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan um um dalam rangka penyelenggaraan negara; atau d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.
(2)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan hanya dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang. {3) Dalam hal pelaksanaan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat secara aktif memberikan masukan dalam penyusunan peraturan sektoral yang memuat pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria: a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap pertahanan dan keamanan nasional; d. mendapatkan surat keterangan dari Lembaga atau Kementerian a tau lembaga terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan; dan e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/ atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "proporsional terbatas" yaitu terdapat
kesesuaian antara penilaian kebutuhan dan pencapaian tujuan
yang diinginkan atas pemrosesan Data Pribadi tersebut.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e . . .
Huruf e
Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan proses penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria: a. pemrosesan ... a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi tujuan penegakan hukum; b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan proses penegakan hukum; dan d. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/ atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a .
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara se bagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat ( 1) huruf c harus memenuhi kriteria: a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; dan d. memiliki . . . d. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak Subjek Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf d dan pengecualian kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara Pasal 149 ayat ( 1) huruf d harus memenuhi kriteria: a. pemrosesan Data Pribadi diperlukan secara wajar dan dilakukan secara proporsional terbatas untuk memenuhi kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; c. melakukan penilaian keseimbangan antara kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan potensi risiko terhadap kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; dan d. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
Kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem
pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam
rangka penyelenggaraan negara antara lain untuk kepentingan
pencegahan dan penanganan kejahatan terkait sektor keuangan
misalnya fraud.
Huruf a
Lihat penjelasan Pasal 150 huruf a .
Huruf b ...
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Penerapan pengecualian hak untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf e harus memenuhi kriteria: a. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah yang sifatnya nonkomersial; b. memiliki dasar pemrosesan Data Pribadi yang sah dan dapat menunjukkan bahwa pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; c. melakukan penilaian keseimbangan antara tujuan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dan kebutuhan pengecualian hak Subjek Data Pribadi; d. hasil statistik atau penelitian ilmiah tidak digunakan untuk menilai atau mengambil keputusan yang berkaitan dengan Subjek Data Pribadi; dan e. memiliki upaya pelindungan untuk mencegah penyalahgunaan, transfer, dan/ atau akses terhadap Data Pribadi secara melawan hukum.
(1)Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi untuk memberikan Data Pribadi yang diprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dalam surat permintaan Data Pribadi dengan menyebutkan secara jelas dan spesifik paling sedikit memuat: a. nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; b. identitas pihak yang terindikasi sebagai tersangka atau terdakwa; c . uraian .. . c. uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; d. jenis Data Pribadi yang diminta dan relevansinya dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi; e. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; f. pernyataan telah memiliki dan menerapkan mekanisme pelindungan dan pengamanan yang layak dan memadai dalam memproses Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; clan g. dasar kewenangan untuk meminta Data Pribadi.
(3)Jenis Data Pribadi yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus bersifat terbatas dan relevan dengan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi yang disangkakan atau didakwakan.
(4)Surat permintaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh: a. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala kepolisian daerah, kepala kepolisian resor, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia; b. pimpinan instansi atau lembaga, atau penjabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. Jaksa Agung, kepala kejaksaan tinggi, kepala kejaksaan negeri, kepala cabang kejaksaan negeri, atau pejabat yang ditunjuk dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa dan/ atau penuntut umum; atau d. Ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi, atau ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan dalam hal permintaan diajukan oleh hakim.
(5)Surat ... "Informasi 274424 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen
(5)Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada p1mpman Lembaga.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "tindak pidana Pelindungan Data Pribadi"
merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "instansi atau lembaga" merupakan
instansi atau lembaga yang diberikan kewenangan
melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 156 . ..
(1)Penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat ( 1) dapat meminta bantuan Lembaga dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi.
(2)Lembaga memberikan bantuan melalui pemberian pendapat atau rekomendasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pemberian pendapat a tau rekomendasi"
misalnya pemberian keterangan ahli.
(1)Untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi memberikan Data Pribadi yang diproses atas permintaan Data Pribadi dari penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud dalam
(1)Dalam rangka pemrosesan Data Pribadi yang diberikan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, penyidik, penuntut umum, atau hakim yang melakukan pemrosesan Data Pribadi untuk kepentingan penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi merupakan Pengendali Data Pribadi atas Data Pribadi yang diprosesnya.
(2)Pemrosesan ...
(2)Pemrosesan Data Pribadi dalam penanganan dalam perkara tindak pidana Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dalam penanganan perkara dalam tindak pidana Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui mekanisme yang disepakati berdasarkan kerja sama antar lembaga penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pemenuhan kewajiban melindungi Data Pribadi.
Transfer Data Pribadi Ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia
(1)Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
(2)Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
(3)Transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria: a. dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. Pengendali ... b. Pengendali Data Pribadi membuat Data Pribadi tersedia untuk Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima Data Pribadi; dan c. Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima Data Pribadi berada di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
(4)Dalam hal transfer Data Pribadi lanjutan, Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi harus: a. melakukan perekaman dan pemetaan siklus transfer Data Pribadi dan implikasinya; b. memastikan bahwa Data Pribadi yang ditransfer cukup, relevan, dan terbatas sesuai dengan tujuan transfer Data Pribadi; C. mengiden tifikasi instrumen hukum yang digunakan sebagai rujukan untuk proses transfer Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d. melakukan penilaian efektivitas instrumen hukum yang digunakan untuk proses transfer Data Pribadi yang akan dilakukan sebelum melakukan transfer Data Pribadi; e. menggunakan instrumen pelengkap apabila dibutuhkan, baik berupa instrumen kontraktual, teknis, clan/ atau organisasional; f. menerapkan langkah prosedural yang dapat ditempuh jika akan menggunakan instrumen pelengkap; dan g. mengevaluasi ulang secara berkala dalam kurun waktu yang memadai. Pasal 162 . . "Informasi 274427 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Penilaian efektivitas instrumen hukum termasuk penilaian
mengenai potensi akses oleh otoritas publik di negara ketiga atau
Organisasi Internasional yang menjadi wilayah tujuan transfer
Data Pribadi melalui atau tanpa sepengetahuan pihak penerima
transfer Data Pribadi.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g .. .
Huruf g
Mengevaluasi ulang secara berkala dalam kurun waktu yang
memadai misalnya apakah selama kurun waktu tersebut pernah
dilakukan pelanggaran oleh penerima transfer Data Pribadi atau
instrumen pelengkap tidak lagi efektif.
(1)Pengendali Data Pribadi harus melakukan penilaian instrumen hukum sebelum melakukan transfer Data Pribadi.
(2)Penilaian instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. dasar regulasi yang digunakan; b. tujuan transfer dan pemrosesan Data Pribadi; c. pihak yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi; d. lingkup sektor transfer Data Pribadi; e. kategori Data Pribadi yang ditransfer; f. pilihan mekanisme transfer Data Pribadi yang digunakan; g. tempat penyimpanan Data Pribadi dan akses terhadap Data Pribadi; h. format Data Pribadi yang akan ditransfer, misalnya dalam teks biasa/ disamarkan atau dienkripsi; 1. kemungkinan Data Pribadi dapat ditransfer lebih lanjut dari negara penerima ke negara lainnya; J. tindakan penilaian terhadap risiko atau dampak terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi akibat transfer Data Pribadi; k. Data Pribadi yang ditransfer cukup, relevan, dan terbatas pada yang diperlukan untuk tujuan transfer Data Pribadi; dan 1. langkah prosedural dan evaluasi terhadap pelaksanaan transfer Data Pribadi.
Pengendali Data Pribadi harus melakukan penilaian atas kebutuhan transfer Data Pribadi dan dampak transfer Data Pribadi terhadap hak Subjek Data Pribadi melalui penilaian atas risiko transfer Data Pribadi. "Informasi 274428 Elektronik A Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." dan/atau Dokumen REPUBLIK INOONESIA
(1)Pengendali Data Pribadi harus menyampaikan Informasi kepada Subjek Data Pribadi mengenai transfer Data Pribacli sebelum transfer Data Pribadi clilakukan.
(2)Informasi kepada Subjek Data Pribadi mengenai transfer Data Pribadi sebelum melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. tujuan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia; b. keberadaan instrumen Pelindungan Data Pribacli; c. mekanisme pelinclungan terkait transfer Data Pribadi untuk memastikan Subjek Data Pribadi dapat memperoleh hak-haknya; dan d. risiko transfer Data Pribadi clan mekanisme mitigasi risiko yang clitempuh oleh Pengendali Data Pribacli.
(3)Dalam hal transfer Data Pribacli clilakukan untuk pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek Data Pribacli, Informasi sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clapat diberikan sesudah transfer Data Pribadi clilakukan.
(1)Dalam melakukan transfer Data Pribacli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kecluclukan Pengenclali Data Pribadi clan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribacli yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Unclang-Unclang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
(2)Dalam hal ketentuan sebagaimana climaksucl pada ayat ( 1) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribacli yang memaclai clan bersifat mengikat.
(3)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib menclapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.
(4)Lembaga ...
(4)Lembaga berwenang melakukan penilaian pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3).
Dalam hal pertukaran Data Pribadi antar penegak hukum dilaksanakan ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, pertukaran Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan keten tuan transfer Data Pribadi dalam Peraturan Pemerintah ini.
Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan oleh Lembaga.
(1)Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menenma transfer Data Pribadi memiliki peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki lembaga atau otoritas pengawas Pelindungan Data Pribadi; dan c. negara ... SK - UU ITENo 274430 No 11 Tahun 2008 Pasal 5Aayat 1 PRESIOEN c. negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki komitmen internasional atau tunduk pada kewajiban lain yang timbul dari perjanjian internasional atau instrumen yang mengikat secara hukum, serta dari partisipasinya dalam sistem multilateral atau regional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
(2)Dalam melakukan penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga harus menetapkan daftar negara dan / a tau Organisasi Internasional yang memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi.
(3)Dalam hal transfer Data Pribadi dilakukan ke negara dan/ atau Organisasi Intemasional yang termasuk ke dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi dengan tetap memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
Ayat (1)
Huruf a
Memiliki peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan
Data Pribadi termasuk melakukan pertimbangan terhadap aspek
pertahanan, keamanan nasional, dan penerapan hukum pidana
di negara penerima transfer Data Pribadi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4) .. .
Ayat (4)
Cukup jelas.
(1)Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) dapat berupa: a. instrumen yang mengikat secara hukum dan dapat dipaksakan baik bagi instansi atau otoritas berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. standar ... - UU ITE No 274431 11 Tahun 2008 Pasal 5 A ayat 1 b. standar klausul kontrak • Pelindungan Data Pribadi; c. peraturan korporasi yang mengikat untuk suatu grup korporasi; dan/ atau d. instrumen Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan mengikat lain yang diakui oleh Lembaga.
(2)Pengendali Data Pribadi harus menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan pemenuhan Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen tertulis dan/ atau terekam kepada Lembaga.
(3)Keberadaan dokumen sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak menghapuskan atau mengurangi kewenangan Lembaga untuk melakukan penilaian mengena1 pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi.
Ayat (1)
Huruf a
Instrumen yang mengikat secara hukum dan dapat
dipaksakan termasuk pengaturan administratif antara
otoritas yang antara lain berisi pengaturan mengenai
pemenuhan prinsip Pelindungan Data Pribadi, hak Subjek
Data Pribadi, dan kewajiban Pengendali Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang mengenai Pelindungan
Data Pribadi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Peraturan korporasi yang mengikat merupakan kebijakan
Pelindungan Data Pribadi yang dipatuhi oleh Pengendali
Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang didirikan
di wilayah hukum Negara Republik Indonesia untuk transfer
atau serangkaian transfer Data Pribadi ke satu atau lebih
Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi
ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia dalam
satu kelompok perusahaan yang terlibat dalam kegiatan
ekonomi bersama.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
(1)Standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Lembaga.
(2)Standar klausul kontrak Pelindungan Data Pribadi yang ditetapkan oleh Lembaga paling sedikit memuat: a. definisi atau istilah; b. dasar pemrosesan Data Pribadi; c. klausul Pelindungan Data Pribadi; d. kewajiban pemberitahuan dalam hal terjadi Kegagalan Pelindungan Data Pribadi; dan e. kewajiban melakukan uji kelayakan terhadap pihak lain yang menerima transfer Data Pribadi.
(3)Di luar klausul kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan oleh Lembaga se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Pengendali Data Pribadi dapat menambahkan ketentuan transfer Data Pribadi sesuai dengan kebutuhan transfer Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai Pelindungan Data Pribadi.
(4)Dalam ...
(4)Dalam menambahkan ketentuan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengendali Data Pribadi dapat berkonsultasi kepada Lembaga.
(1)Peraturan korporasi yang mengikat suatu grup korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat: a. kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi untuk memberikan Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam peraturan perundang- undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. para pihak yang terikat pada peraturan korporasi yang mengikat; c. menentukan negara dan wilayah tujuan transfer Data Pribadi berdasarkan peraturan korporasi yang mengikat tersebut; dan d. menentukan pembagian peran, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat.
(2)Peraturan korporasi yang mengikat hanya dapat digunakan oleh: a. Pengendali Data Pribadi penerima mengendalikan atau dikendalikan Pengendali Data Pribadi pengirim; dan b. Pengendali Data Pribadi penerima dan Pengendali Data Pribadi pengirim berada di bawah kendali pihak yang sama.
(3)Penggunaan peraturan korporasi yang mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan dari Lembaga sebelum melakukan transfer Data Pribadi.
Cukup jelas.
Pasal 172 .. .
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat diatur dalam Peraturan Lembaga. Bagian ... REPUBLIK. INDONESIA
(1)Dalam mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (3), Pengendali Data Pribadi tetap melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Transfer Data Pribadi berdasarkan persetujuan Subjek Data Pribadi dapat dilakukan hanya dalam hal: a. transfer Data Pribadi tidak berulang; b. transfer Data Pribadi melibatkan Subjek Data Pribadi dengan jumlah terbatas; c. transfer Data Pribadi diperlukan untuk tujuan memenuhi ketentuan yang tidak mengesampingkan kepentingan atau hak dan kebebasan Subjek Data Pribadi; d. Pengendali Data Pribadi telah menilai risiko dan menerapkan langkah Pelindungan Data Pribadi yang sesuai; dan e. Pengendali Data Pribadi telah menginformasikan kepada Lembaga dan Subjek Data Pribadi tentang kegiatan transfer Data Pribadi dan kepentingan sah yang mendesak yang dipenuhi dengan transfer Data Pribadi tersebut.
Ayat(l)
Yang dimaksud dengan "melaksanakan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan" termasuk
menginformasikan kepada Subjek Data Pribadi mengenai
kemungkinan risiko transfer Data Pribadi mengingat tidak adanya
Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat,
dan tidak adanya tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara
atau lebih tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan persetujuan untuk transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Lembaga.
Kerja Sama Internasional
Kerja Sama Internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
Kerja Sama Internasional dilakukan antara lain dengan kegiatan
pertukaran Informasi, pengembangan kapasitas, penelitian, dan
kegiatan lain terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
(1)Kerja Sama Internasional dalam rangka pelaksanaan Peratu ran Pemerin tah 1m dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.
(2)Dalam melakukan Kerja Sama Intemasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat memberikan masukan kepada Kementerian atau lembaga.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Kerja Sama Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga.
Lembaga dapat bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara.
(1)Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Lembaga dapat: a. mengembangkan tata cara kerja sama yang memfasili tasi pelaksanaan keten tuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. melaksanakan kerja sama yang bersifat bantuan timbal balik; dan/ atau c. melaksanakan kerja sama lainnya dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama terkait Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
Ayat(l)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Kerja sama yang bersifat bantuan timbal balik antara lain
penegakan hukum bersama, pemberian data dan Informasi,
dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2) ...
Ayat (2)
Cukup jelas.
Partisipasi Masyarakat
(1)Masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya Pelindungan Data Pribadi.
(2)Pelaksanaan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, sosialisasi, dan/ atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Lembaga.
Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pengendali Data Pribadi
(1)Lembaga berwenang melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Pengendali Data Pribadi.
(2)Pengawasan .. . - UU ITE No 274436 11 Tahun 2008 Pasal 5 A ayat 1
(2)Pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga dan/ atau melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan diatur dalam Peraturan Lembaga.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Koordinasi dilakukan dalam hal Pengendali Data Pribadi berada
di bawah pengawasan Kementerian atau lembaga. Misalnya
Pengendali Data Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di
bidang jasa keuangan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa
Keuangan.
Yang dimaksud dengan "melibatkan partisipasi masyarakat"
misalnya menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
(1)Lembaga berwenang memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
(2)Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis.
(3)Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk: a. memenuhi hak Subjek Data Pribadi; b. melakukan kewajiban Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi; c. menghentikan atau membatasi pemrosesan Data Pribadi; d. menghentikan atau mengubah perjanjian antara Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dengan pihak lain yang diduga merugikan Subjek Data Pribadi atau masyarakat; e. melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; dan/ atau f. melakukan . . . SK - UU ITE No 274437 No 11 Tahun 2008 Pasal 5Aayat 1 f. melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu untuk mencegah atau mengurangi kerugian Subjek Data Pribadi atau masyarakat.
(4)Lembaga menetapkan jangka waktu dalam pelaksanaan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pengawasan dan/ a tau pertimbangan kompleksitas cakupan perintah yang diberikan.
(6)Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat menetapkan pemenuhan: a. penyusunan rencana tindak serta pelaksanaan rencana tindak; dan/ atau b. penyampaian laporan perkembangan pelaksanaan rencana tindak, oleh Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi dalam menindaklanjuti perintah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Lembaga.
Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Termasuk dalam perintah untuk menghentikan atau
membatasi pemrosesan Data Pribadi antara lain melakukan
pembatasan atau penghentian yang bersifat sementara atau
permanen terhadap kegiatan pemrosesan Data Pribadi.
Huruf d ...
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Termasuk dalam melakukan kegiatan tertentu antara lain
memerintahkan penangguhan transfer Data Pribadi ke pihak
lain ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
Huruf f
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Dalam memberikan perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 kepada Pengendali Data Pribadi berupa Sadan Publik, Lembaga harus mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Publik.
(1)Lembaga berwenang melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan publikasi dilakukan melalui pengumuman terbuka dan dapat diakses oleh publik.
Sanksi Administratif
(1)Pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 15 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39 ayat (4), Pasal 58, Pasal 62 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 67 ayat (1), Pasal 69 ayat ( 1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 74 ayat ( 1), Pasal 77 ayat ( 1) dan ayat (4), Pasal 80 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 87 ayat (1), Pasal 92 ayat ( 1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 114 ayat (1), Pasal 115 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), Pasal 123 ayat (1), Pasal 125 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), Pasal 129, Pasal 130 ayat (1) , Pasal 133 ayat (1), Pasal 138 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), Pasal 140, Pasal 142 ayat (1), Pasal 160 ayat (2), dan Pasal 165 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data Pribadi; c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi; dan/atau d. denda administratif.
(3)Lembaga berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi atas pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi.
(4)Pimpinan . . .
(4)Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
(5)Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
(6)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi; b. kelangsungan kegiatan usaha atau pelayanan publik dari Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi; c. kepatuhan dan/ atau riwayat kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; d. dasar pertimbangan dan alasan yangjelas; dan e. pertimbangan selain huruf a sampai dengan d yang ditetapkan oleh Lembaga.
(7)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai lebih dari satu sanksi administratif secara bersamaan.
(8)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan . tertulis.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6) ...
Ayat (6)
Huruf a
Tingkat atau dampak pelanggaran dapat diukur secara
kuantitatif dan/ a tau kualitatif. Tingkat atau dampak
pelanggaran kuantitatif misalnya jumlah dari Subjek Data
Pribadi yang terdampak dan nilai kerugian finansial yang
timbul dari pelanggaran. Tingkat atau dampak pelanggaran
kualitatif misalnya terkait reputasi atau nama baik dari
Subjek Data Pribadi yang haknya terlanggar.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud "dasar pertimbangan dan alasan yang jelas"
antara lain kepatuhan dan/atau riwayat kepatuhan
Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi,
tingkat atau dampak pelanggaran yang dilakukan oleh
Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi,
dan/ atau kelangsungan kegiatan usaha dari Pengendali
Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi.
Huruf e
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
(1)Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (2) huruf d dikenakan paling tinggi 2% (dua persen) dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi terhadap variabel pelanggaran.
(2)Variabel ...
(2)Variabel pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan: a. dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; b. durasi waktu terjadinya pelanggaran; c. jenis Data Pribadi yang terdampak; d. jumlah Subjek Data Pribadi yang terdampak; e. proses temuan pelanggaran; f. tingkat keterbukaan dan kerja sama Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi dalam proses pemeriksaan; g. skala usaha Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi; h. kemampuan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi untuk membayar; 1. kepatuhan Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi; dan/ atau J. variabel lain yang relevan yang ditetapkan oleh Lembaga.
(3)Dengan pertimbangan tertentu, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 {nol rupiah) atau 0% (nol persen).
(4)Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.
Ayat (1)
Pengenaan denda administratif paling tinggi 2% (dua persen)
dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap
variabel pelanggaran dibebankan kepada Pengendali Data Pribadi
dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi
oleh Lembaga.
Ya ng ...
Yang dimaksud dengan "pendapatan" merupakan arus masuk
brute dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal
entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan
kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam
modal.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
(1)Sanksi administratif berupa denda yang tercantum dalam keputusan Lembaga, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mengikat, merupakan kewajiban pembayaran bagi pihak yang dikenai sanksi administratif dan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(2)Penyelesaian ...
(2)Penyelesaian kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak dan di bidang piutang negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Lembaga.
Penanganan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dilaksanakan melalui tahapan: a. pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi serta hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi; b. pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; c. pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; dan d. penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemeriksaan dan penelusuran terhadap
dokumen pengaduan atau pelaporan" adalah pemeriksaan awal
yang bertujuan untuk menilai secara administratif dan substantif
mengenai pengaduan atau laporan untuk ditindaklanjuti ke tahap
pemeriksaan dan penelusuran.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
(1)Dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi dapat berasal dari: a. pengaduan atau laporan; dan/ atau b. hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi.
(2)Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Lembaga.
(3)Pengaduan atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis yang memuat Informasi paling sedikit: a. identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan; b. identitas Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan; c. dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar; dan d. keterangan dan/ atau bukti yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(4)Dalam keadaan tertentu, identitas pihak yang mengadukan atau melaporkan dapat dirahasiakan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) ...
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "tertulis" merupakan pengaduan a tau
laporan yang disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" misalnya dalam hal
pengungkapan identitas berisiko membahayakan keamanan
dan/ a tau keselamatan pihak yang mengadukan atau
melaporkan.
Ayat (5)
Cukup jelas.
(1)Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dokumen pengaduan atau pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 huruf a paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya pengaduan atau pelaporan.
(2)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk melengkapi Informasi.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan klarifikasi atau penjelasan mengenai hal-hal yang tertuang dalam Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3), Lembaga dapat memanggil pihak yang mengadukan atau melaporkan untuk mendapatkan penjelasan.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan terdapat cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga melakukan penelusuran.
(5)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disimpulkan tidak cukup Informasi untuk menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat menghentikan pemeriksaan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan.
(6)Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan Lembaga tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan, Lembaga menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan dengan memberikan keterangan.
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "tidak berwenang melanjutkan
pemeriksaan" misalnya apabila ruang lingkup pengaduan tidak
termasuk dalam kewenangan Lem baga se bagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi dan/ atau Peraturan Pemerintah ini.
Dalam hal dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi berasal dari hasil pengawasan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b, Lembaga menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan dan penelusuran.
(1)Lembaga melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (4) dan Pasal 191.
(2)Pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang diduga melakukan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.
(3)Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat: a. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; b. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen dari Setiap Orang dan/atau Badan Publik terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; C. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; d. melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ a tau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses terhadap data dan/ a tau menunjuk pihak ketiga; dan/ atau e. melakukan ... e. melakukan tindakan dalam rangka menjalankan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat memanggil Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi.
(5)Pemanggilan Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
(6)Pemanggilan terhadap Setiap Orang dan/ a tau Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/ atau ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan dan penelusuran terhadap Setiap Orang, Badan Publik, dan/ a tau ahli.
(7)Pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ a tau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus dilakukan secara proporsional dengan melampirkan dokumen yang paling sedikit memuat Informasi: a. dasar hukum; b. tujuan dan ruang lingkup; c. daftar sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan; dan d. relevansi antara sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan dan dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
(8)Dalam ...
(8)Dalam hal Lembaga meminta kepada Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi untuk memperoleh akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, permintaan akses dilakukan dengan menyampaikan lnformasi paling sedikit mengenai: a. dasar hukum; b. tujuan dan ruang lingkup; c. deskripsi mengenai jenis Data Pribadi yang dimintakan akses; d. deskripsi mengenai cara akses terhadap Data Pribadi; dan e. jangka waktu pemberian akses terhadap Data Pribadi.
(9)Dalam hal Lembaga menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap sistem elektronik, sarana, ruang, dan/atau tempat yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, penunjukan harus disertai dengan surat penugasan dari Lembaga.
(10)Pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran dimulai.
(11)Apabila diperlukan, jangka waktu pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) Hari.
Dalam hal hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi tidak terbukti, Lembaga: a. menghentikan ... a. menghentikan proses pemeriksaan dan penelusuran; dan b. memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengadukan atau melaporkan serta Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang diadukan atau dilaporkan.
Cukup jelas.
Pasal 194 .. .
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi diatur dalam Peraturan Lembaga.
(1)Lembaga menjatuhkan keputusan pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi paling lam bat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pemeriksaan dan penelusuran diselesaikan.
(2)Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada media resmi Lembaga.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian atau lembaga.
(4)Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi.
(5)Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif harus melaksanakan keputusan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
(6)Pengendali ...
(6)Pengendali Data Pribadi dan/ a tau Prosesor Data Pribadi dapat mengajukan penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Lembaga.
(7)Penambahan jangka waktu pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan persetujuan Lembaga.
Keputusan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 paling sedikit memuat: a. nama dan alamat Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi; b. jenis pelanggaran Pelindungan Data Pribadi; c. ketentuan yang dilanggar; d. jenis sanksi administratif yang dikenai kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi; e. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi; dan f. jangka waktu pemenuhan kewajiban atau perintah yang harus dilakukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi.
(1)Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang dikenai sanksi administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada pimpinan Lembaga paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak menerima pemberitahuan keputusan terse but.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda pelaksanaan sanksi administratif.
(3)Berdasarkan ...
(3)Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Lembaga menetapkan keputusan keberatan paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak pengajuan keberatan diterima.
(4)Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: a. menerima keberatan sebagian atau seluruhnya; atau b. menolak keberatan disertai dengan alasan penolakan.
(5)Keputusan keberatan disampaikan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak keputusan tersebut ditetapkan.
(6)Apabila pimpinan Lembaga tidak memberikan keputusan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan dianggap dikabulkan.
(7)Pengajuan keberatan dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Dalam hal keberatan ditolak, Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat Lembaga.
Lembaga dapat mengajukan permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan untuk keperluan tindak lanjut pelaksanaan keputusan penjatuhan sanksi administratif.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan dan pelaksanaan keputusan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Lembaga.
Penyelesaian Sengketa
(1)Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian Sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian Sengketa dan/ atau proses peradilan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Dalam hal terjadi Sengketa, Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan/ a tau Prosesor Data Pribadi yang bersengketa dengan iktikad baik dapat menyampaikan laporan terkait Sengketa kepada Lembaga.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen dan Informasi lengkap dan benar berupa: a. identitas pihak yang menyampaikan pelaporan dan identitas pihak yang dilaporkan; b. ringkasan permasalahan dan kronologis Sengketa; c. pernyataan ... c. pernyataan tidak ada duplikasi laporan yang telah disampaikan kepada Lembaga sebelumnya; d. bukti terkait permasalahan atau Sengketa; dan e. penjelasan atau bukti kedudukan hukum pelapor.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(4)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga memberikan nomor registrasi kepada pihak yang menyampaikan laporan.
(5)Dalam hal laporan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga dapat menolak menindaklanjuti laporan.
(1)Berdasarkan la po ran se bagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Lembaga melakukan verifikasi dokumen dan Informasi.
(2)Dalam melakukan verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga dapat: a. memanggil Para Pihak yang Bersengketa; b. meminta dokumen atau Informasi lebih lanjut; dan/atau c. menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan Lembaga.
(1)Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pelindungan Data Pribadi, Lembaga dapat meminta pelapor untuk melaporkan dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Laporan . . .
(2)Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana dapat ditindaklanjuti dengan pemberian bantuan oleh Lembaga.
(3)Lembaga memberikan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui penyampaian hasil verifikasi yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) ditemukan adanya unsur pelanggaran administratif, Lembaga memproses laporan tersebut dalam rangka penegakan hukum administratif.
Dalam hal hasil verifikasi dokumen dan Informasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat ( 1) tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran tindak pidana dan/ atau unsur pelanggaran administratif, Lem baga memfasili tasi Para Pihak yang Bersengketa dalam penyelesaian Sengketa.
(1)Fasilitasi penyelesaian Sengketa oleh Lembaga mengutamakan Mediasi.
(2)Fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi berdasarkan laporan dan hasil verifikasi atas Sengketa Para Pihak yang Bersengketa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 205 dilaksanakan oleh Lembaga.
(3)Pelaksanaan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal: a. hal .. . a. hal yang disengketakan tidak termasuk dalam Sengketa; atau b. Para Pihak yang Bersengketa telah menentukan mekanisme penyelesaian Sengketa dalam perJanJ1an.
(4)Dalam melaksanakan fasilitasi penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Lembaga menetapkan Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Mediasi.
(1)Dalam proses Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator penyelesaian Sengketa.
(2)Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari: a. Mediator yang terdaftar pada Lembaga; atau b. Lembaga Mediasi yang terdaftar di Lembaga.
(3)Para Pihak yang Bersengketa dapat menunjuk Mediator yang terdaftar pada Lembaga untuk penyelesaian Sengketa.
(4)Dalam hal Lembaga belum memiliki Mediator atau Mediator tidak tersedia, para pihak dapat menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
(5)Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan penunjukan dirinya kepada pimpinan Lembaga secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(6)Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Lembaga Mediasi diatur dalam Peraturan Lembaga.
( 1} Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam penunjukan Mediator, Para Pihak yang Bersengketa menyerahkan penunjukan Mediator kepada pimpinan Lembaga untuk menunjuk Mediator dari daftar Mediator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2).
(2)Pimpinan ...
(2)Pimpinan Lembaga menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan Mediasi dan penunjukan Mediator.
(3)Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kewenangan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ayat (2) kepada pejabat Lembaga.
Cukup jelas.
Pasal 209 .. .
(1)Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi harus berdasarkan prinsip: a. biaya ringan; b. efektif; c. manfaat; d. aksesterjangkau; e. mengedepankan keseimbangan kepentingan para pihak; f. rahasia dan tertutup; dan g. keadilan dan kepatutan.
(2)Mediator dapat menyelenggarakan penyelesaian Sengketa secara luring atau daring yang memungkinkan Para Pihak yang Bersengketa saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam pertemuan.
(3)Penyelenggaraan Mediasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di kantor Lembaga, atau tempat lain yang ditetapkan pimpinan Lembaga.
(4)Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa menunjuk Mediator yang berasal dari Lembaga Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b, Para Pihak yang Bersengketa harus melaksanakan proses Mediasi sesuai prosedur dan tata cara berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan prinsip "biaya ringan" merupakan
biaya penyelesaian Sengketa dapat dijangkau oleh Para
Pihak yang Bersengketa.
Huruf b
Yang dimaksud dengan prinsip "efektif' merupakan
penyelesaian Sengketa didasarkan pada mekanisme yang
memberikan manfaat bagi pelindungan hak Para Pihak yang
Bersengketa.
Huruf c
Yang dimaksud dengan prinsip "manfaat" merupakan
penyelesaian Sengketa dapat mendorong terwujudnya iklim
Pelindungan Data Pribadi dan perekonomian yang kondusif.
Huruf d
Yang dimaksud dengan prinsip "akses terjangkau"
merupakan penyelesaian Sengketa dengan memastikan:
a. Informasi atau dokumen yang penting dan relevan terkait
dengan penyelesaian Sengketa mudah diperoleh Para
Pihak yang Bersengketa; dan
b. lokasi atau tempat pertemuan penyelesaian Sengketa
dapat dijangkau oleh Para Pihak yang Bersengketa,
termasuk melalui pemanfaatan teknologi Informasi,
seperti pertemuan virtual.
Huruf e
Yang dimaksud prinsip "mengedepankan keseimbangan
kepentingan para pihak" merupakan penyelesaian Sengketa
bertujuan untuk mempertemukan kepentingan Para Pihak
yang Bersengketa dalam rangka mencari solusi terbaik bagi
Para Pihak yang Bersengketa (win-win solution).
Huruf f
Yang dimaksud dengan prinsip "rahasia dan tertutup"
merupakan penyelesaian Sengketa dengan memastikan:
a. dokumen atau catatan serta pembahasan yang dilakukan
dalam penyelesaian Sengketa melalui Mediasi hanya
untuk kepentingan penyelesaian Sengketa tersebut;
b. dokumen ...
b. dokumen atau catatan serta pembahasan tersebut harus
dimusnahkan setelah Mediasi tersebut berakhir; dan
c. proses dan pertemuan Mediasi hanya ditujukan bagi Para
Pihak yang Bersengketa serta tidak terbuka bagi pihak
lain.
Huruf g
Yang dimaksud dengan prinsip "keadilan dan kepatutan"
merupakan penyelesaian Sengketa yang tidak bertentangan
dengan hukum, keadilan, dan kepatutan, serta tidak
merugikan pihak ketiga.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Biaya Mediator dan biaya penyelenggaraan Mediasi dari: a. Lembaga; atau b. Lembaga Mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (2) diatur oleh Lembaga.
(1)Mediator menentukan waktu pertemuan pertama Mediasi.
(2)Pertemuan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah Mediator ditunjuk.
(3)Pada pertemuan pertama Mediasi yang dihadiri Para Pihak yang Bersengketa, Mediator dapat meminta Para Pihak yang Bersengketa untuk menyelesaikan Sengketa di antara mereka melalui negosiasi.
(4)Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permintaan pelaksanaan negosiasi diterima.
(1)Proses negosiasi bersifat tertutup dan rahasia.
(2)Dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa dapat menyusun notula atau catatan negosiasi bersama berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang Bersengketa.
(3)Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa menyusun dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian.
(4)Para ... REPUBLIK INDONIESIA
(4)Para Pihak yang Bersengketa menyampaikan Kesepakatan Perdamaian se bagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Mediator untuk ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
(5)Mediator harus memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ a tau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan.
(6)Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
(7)Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak mencapai kesepakatan dalam proses negosiasi, Para Pihak yang Bersengketa harus menyampaikan ketidaksepakatan tersebut kepada Mediator secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
(2)Berdasarkan penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator menentukan pertemuan lanjutan Mediasi.
(3)Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari sejak pertemuan lanjutan ditentukan, setiap pihak harus menyerahkan ringkasan permasalahan kepada pihak lainnya dan Mediator.
(4)Para Pihak yang Bersengketa dapat menyampaikan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2).
(5)Mediator dapat menggunakan notula atau catatan negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kepentingan Mediasi.
Dalam pertemuan lanjutan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2), Mediator harus menjelaskan kepada Para Pihak yang Bersengketa paling sedikit: a. pengertian dan manfaat Mediasi; b. prinsip Mediasi dan peran Mediator; c. tahapan Mediasi; d. kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi; e. biaya yang mungkin timbul terkait penunjukan Mediator; dan f. kewajiban Para Pihak yang Bersengketa untuk menandatangani formulir kesepakatan dan penjelasan Mediasi.
(1)Para Pihak yang Bersengketa harus menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.
(2)Kehadiran Para Pihak yang Bersengketa secara daring merupakan kehadiran langsung Para Pihak yang Bersengketa dalam proses dan pertemuan Mediasi.
Ayat (1)
Yang dimaksud "menghadiri secara langsung'' an tara lain
kehadiran oleh orang yang berhak atau pihak yang ditunjuk
berdasarkan surat kuasa, misalnya kehadiran karyawan suatu
perseroan terbatas atau orang lain untuk dan atas nama
perseroan terbatas berdasarkan surat kuasa dari direksi.
Ayat (2)
Cukup jelas.
(1)Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
(2)Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kondisi . . . a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; b. Subjek Data Pribadi belum dewasa atau di bawah pengampuan clan wali yang bersangkutan tidak dapat hadir pada pertemuan terse but berdasarkan alasan yang sah; clan/ atau c. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
(1)Para Pihak yang Bersengketa dengan atau tanpa didampingi kuasanya harus menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
(2)Mediator dapat menyatakan bahwa pihak yang bersengketa, Para Pihak yang Bersengketa, dan/ atau kuasa hukumnya tidak beriktikad dalam hal yang bersangku tan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2); b. menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tan pa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2); c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2); d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan clan/ atau tidak menanggapi ringkasan perkara pihak lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2).
(3)Mediator ... PRESIOEN
(3)Mediator dapat menghentikan Mediasi dan menyatakan Mediasi gagal mencapai kesepakatan dalam hal terdapat pihak yang tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Lembaga.
(5)Penyampaian laporan kepada pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).
(6)Para Pihak yang Bersengketa dapat menindaklanjuti hasil Mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan clan dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan: a. penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase atau pengadilan; atau b. tidak melanjutkan Sengketa.
(1)Mediasi dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak pertemuan pertama Mediasi.
(2)Jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa.
(3)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Mediator kepada pimpinan Lembaga paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan menyampaikan: a. kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa untuk memperpanjang jangka waktu Mediasi; dan b. alasan perpanjangan.
(4)Berdasarkan ...
(4)Berdasarkan pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Lembaga dapat memberikan perpanjangan Mediasi paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa tidak dapat menyelesaikan Sengketa melalui Mediasi hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan.
(6)Mediator menyampaikan laporan mengenai hasil Mediasi secara tertulis melalui sistem elektronik atau nonelektronik kepada pimpinan Lembaga.
(7)Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bukan pelanggaran terhadap prinsip Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1).
(1)Atas persetujuan Para Pihak yang Bersengketa dan/ atau kuasa hukumnya, Mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, pihak ketiga, dan/ atau tokoh masyarakat.
(2)Sebelum Mediator menghadirkan ahli, pihak ketiga, dan/ atau tokoh masyarakat, Para Pihak yang Bersengketa harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan/ atau penilaian ahli, pihak ketiga, dan/ a tau tokoh masyarakat.
Yang dimaksud dengan "pihak ketiga" adalah pihak yang mengetahui
langsung permasalahan yang disengketakan.
(1)Dalam hal Para Pihak yang Bersengketa berhasil mencapai kesepakatan dalam Mediasi, Para Pihak yang Bersengketa merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam Kesepakatan Perdamaian dengan bantuan Mediator dan ditandatangani oleh Para Pihak yang Bersengketa dan Mediator.
(2)Dalam ...
(2)Dalam merumuskan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mediator memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang: a. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan; b. merugikan pihak ketiga; atau c. tidak dapat dilaksanakan.
(3)Dalam hal proses Mediasi diwakili oleh kuasa hukum Para Pihak yang Bersengketa, penandatanganan Kesepakatan Perdamaian hanya dapat dilakukan jika terdapat pernyataan tertulis Para Pihak yang Bersengketa yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
(4)Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat Para Pihak yang Bersengketa.
(5)Para Pihak yang Bersengketa melalui Mediator dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Lembaga dapat meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam penyelesaian Sengketa.
(2)Permintaan bantuan hukum kepada kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian Sengketa melalui Lembaga dan kompetensi Mediator diatur dalam Peraturan Lembaga.
Ketentuan Peralihan
Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga terkait pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi melakukan pemrosesan Data Pribadi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.
Ketentuan Penutup
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelindungan Data Pribadi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRABOWO SUBIANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRASETYO HADI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 88
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,
Lydia Silvanna Djaman
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7190